Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Labib. Foto: kwp/katakini
JAKARTA – Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Labib, menekankan pentingnya sinergi antara sistem keuangan negara dan perekonomian nasional, untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penekanan ini disampakannya saat menjadi narasumber dalam dalam sebuah Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia dengan tema "Sinergi Sistem Keuangan Negara dan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Sosial” kerjasama antara Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dengan Sekretariat Jenderal MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Menurut Labib, sistem keuangan negara mencakup empat instrumen utama, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perpajakan, pembiayaan, serta transfer ke daerah. Keempat instrumen tersebut, katanya, harus dikelola secara sinergis agar tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan.
“Alhamdulillah dengan menteri baru, transfer ke daerah dikembalikan lagi. Kita harapkan ini menjadi daya dorong untuk pembangunan di daerah yang kemarin agak lesu,” ujarnya lebih mendalam lagi.
Ia menjelaskan, belanja negara harus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengendalikan defisit dan utang agar kepercayaan pasar tetap terjaga. Sementara anggaran, kata dia, perlu difokuskan pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan perlindungan sosial.
Labib juga menyoroti pentingnya dukungan fiskal terhadap dunia usaha, khususnya UMKM, termasuk melalui keringanan pajak, subsidi bunga investasi, serta akselerasi digitalisasi. Ia menilai ekonomi digital akan menjadi motor utama generasi muda, terutama Gen Z, dengan kontribusi yang diproyeksikan bisa mencapai 20 persen terhadap PDB pada 2030.
Selain itu, ia menekankan agar penerimaan pajak dioptimalkan lewat penegakan hukum terhadap penunggak pajak besar, bukan dengan menambah beban masyarakat. “Ada 200 penunggak pajak dengan nilai Rp60 triliun. Kalau ini dioptimalkan, akan menjadi sumber penerimaan yang jauh lebih baik daripada membebani masyarakat,” ungkapnya.
Labib menambahkan, strategi ke depan harus mencakup perluasan sumber pendapatan negara, optimalisasi BUMN, efisiensi belanja, serta transparansi APBN melalui digitalisasi agar partisipasi publik dalam pengawasan semakin meningkat.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Kalau hanya mengejar pertumbuhan tanpa pemerataan, maka ketimpangan akan tetap terjadi,” tuturnya.
