Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Jazilul Fawaid. Foto: dpr
JAKARTA - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Jazilul Fawaid menyebutkan ada potensi kerugian negara dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini, khususnya akibat ketidaksesuaian pelayanan terhadap standar yang telah ditetapkan.
“Banyak hal yang harus dihitung. Misalnya transportasi. Ketika jemaah tidak menggunakan bus karena harus berjalan kaki, berarti bus tidak dipakai, tidak keluar biaya bahan bakar, sopir tidak bekerja. Ini berarti ada keuntungan di satu pihak, tapi kerugian di pihak jemaah,” kata pria yang akrab disapa Gus Jazil itu dalam pertemuan Timwas Haji bersama Kepala Daker Madinah, di Arab Saudi, Kamis (13/6/2025).
Ia juga menyoroti persoalan konsumsi yang banyak dikeluhkan jemaah. Menurut laporan yang diterimanya, sarapan dan makan siang sering kali digabung dalam satu paket dan porsi makanan tidak sesuai kebutuhan. Hal ini, kata dia, menimbulkan kerugian baik secara material maupun moril.
“Yang dihitung sekarang baru kerugian moril. Tapi bagaimana dengan kerugian material yang ditanggung jemaah? Ini harus ada mekanisme penghitungan,” ujar Wakil Ketua MPR RI ini.
Gus Jazil juga menyinggung potensi kerugian negara yang lebih luas, termasuk terkait petugas haji yang tidak menjalankan tugasnya namun tetap menerima tunjangan dan fasilitas. “Jangan-jangan, yang untung itu petugas yang ditunjuk tapi tidak bekerja. Itu juga bentuk kerugian negara,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.
Ia mendorong agar Kementerian Agama dapat lebih terbuka dalam menjelaskan siapa saja petugas haji, sistem kerja, serta evaluasi kinerja mereka secara menyeluruh. Transparansi ini dinilainya penting agar pelaksanaan haji tahun-tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik.
