Menteri Sekretaris Negara Prasetyo. Foto: antaranews
JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sudah diminta untuk melanjutkan menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, belum ada kepastian kapan Presiden Prabowo Subianto melantik Basuki.
"Pak Basuki diminta melanjutkan lagi. Kapan pelantikannya, belum," kata Prasetyo di Jawa Tengah, Ahad (27/10/2024).
Prasetyo mengatakan bahwa Prabowo juga menentukan siapa yang akan menjadi Wakil Kepala Otorita IKN. Pelantikan Basuki sebagai Kepala Otorita harus melalui proses di DPR.
Basuki ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Plt Kepala Otorita IKN menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatan tersebut pada Juni 2024.
Ia didampingi oleh Raja Juli Antoni - Menteri Kehutanan saat ini, sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.
Prasetyo mengatakan bahwa Prabowo sudah meminta supaya IKN dibangun secepat-cepatnya. Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, dalam 3 hingga 4 tahun, Prabowo ingin menyelesaikan semua infrastruktur di IKN supaya bisa dipergunakan baik oleh lembaga eksekutif maupun yudikatif.
Sebelumnya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan salah satu dari empat poin yang disampaikan Prabowo dalam sesi terakhir retreat Kabinet kemarin adalah soal keberlanjutan IKN.
Raja Juli mengatakan Prabowo berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan IKN sampai siap dipergunakan. Bagi Prabowo, kata dia, IKN adalah Ibu kota Politik. Politikus Partai Solidaritas Indonesia ini menyebut bahwa Presiden Prabowo berharap pada Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN.
"Bagi Pak Prabowo, soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan," kata Raja Juli yang saat ini menjabat Wakil Kepala Otorita IKN melalui unggahan di Instagram.
Para pengamat sebelumnya menilai IKN sebagai mega proyek Presiden ke-7 Joko Widodo yang dianggap bisa membebani anggaran negara. Aktivis lingkungan juga sudah beberapa kali menyampaikan perhatiannya soal dampak pembangunan dan potensi penggusuran lahan.
