JAKARTA - Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Jenderal MPR RI Indro Gutomo menegaskan, MPR, sebagai lembaga negara akan senantiasa tunduk dan patuh pada konstitusi. Tak terkecuali, amanat pasal 28F Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal tersebut mengamanatkan agar badan publik tak terkecuali MPR wajib memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga harus diberikan haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

"Itulah salah satu dasar hukum pelaksanaan Sarasehan Kehumasan MPR, yang kali ini dilaksanakan bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) NTB. Sebelum dengan Ummat, kami juga sudah bekerjasama dengan kampus-kampus lainnya di Indonesia. Diharapkan, melalui ajang ini, kami bisa berkomunikasi, sekaligus menyampaikan informasi yang dibutuhkan civitas academika Ummat, serta mendapat masukan juga gagasan dari para mahasiswa untuk perbaikan strategi komunikasi MPR ke depan," kata Indro Gutomo.

Pernyataan itu disampaikan Indro Gutomo pada Sarasehan Kehumasan MPR RI, dalam Rangka Forum Konsultasi Publik, kerjasama MPR dengan Universitas Muhammadiyah Mataram. Acara tersebut berlangsung di Auditorium H. Anwar Ikraman Ummat, Senin (11/12/2023). Tema yang dibahas pada sarasehan itu adalah Peran MPR RI dan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Komunikasi Publik. Sarasehan dihadiri lebih dari 100 mahasiswa lintas fakultas.

Pada kesempatan itu, Indro juga menekankan bahwa MPR melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi senantiasa berusaha menjalin komunikasi dengan seluruh kelompok masyarakat. Mulai dari kampus, siswa sekolah, santri, guru, ormas, hingga kelompok masyarakat lainnya. Sedangkan strategi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat, antara lain, dilakukan melalui penerimaan delegasi, penyediaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Penyuluhan perpustakaan, Desiminasi informasi, diskusi mingguan dengan wartawan parlemen hingga sarasehan.

"Kami berusaha menjangkau sebanyak-banyaknya warga masyarakat, melalui berbagai strategi yang ada. Tujuannya agar kami bisa menyampaikan kegiatan tentang MPR serta mendapatkan seluas-luasnya informasi, masukan, aspirasi, gagasan hingga kritik dari semua kelompok masyarakat, dalam rangka pengembangan strategi komunikasi publik" pungkasnya.

Sebelumnya, saat membuka sarasehan, Wakil Rektor Bidang Akademik Ummat, Dr. Harry Irawan Johari berterimakasih kepada MPR atas kerjasama yang dilakukan untuk melaksanakan Sarasehan Kehumasan. Menurut Harry Irawan, setiap lembaga membutuhkan komunikasi yang baik, secara internal maupun eksternal. Secara internal, komunikasi yang baik, bisa memperkuat stabilitas. Sedangkan secara eksternal, komunikasi bisa memperluas jejaring.

"Bagi Ummat yang memiliki visi misi sebagai perguruan tinggi yang Islami, mandiri, dan berkemajuan di tingkat Asean pada 2028, sangat membutuhkan komunikasi yang baik, seperti yang dicapai NTB pasca pandemi Covid-19. Dulu NTB sangat terbelakang, namun sejak memiliki sirkuit bertaraf internasional, dan berhasil dikomunikasikan secara maksimal, kini NTB mampu berkembang dengan pesat, bahkan menjadi perhatian dunia internasional," ujarnya.

Sedangkan MPR sebagai lembaga negara, juga membutuhkan mitra berkomunikasi, termasuk dengan Ummat. Selain untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan masyarakat, MPR juga berkewajiban memenuhi membuka diri untuk memberi dan menerima masukan, sesuai perintah konstitusi.

Diakhir acara, sarasehan itu menghasilkan masukan dari civitas akademika Ummat, yang perlu ditindaklanjuti. Yaitu, perlunya dibentuk Duta MPR dari kalangan mahasiswa untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai kelembagaan MPR RI.