BEIJING - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa desa di Indonesia memiliki keistimewaan dan kekhasan tertentu yang berbeda dengan satuan pemerintahan lainnya.

Menurut menteri yang akrab disapa Gus Halim ini, desa dalam mengelola pemerintahannya selalu berbasis pada budaya, tradisi serta ciri khas masyarakat desa yang mengedepankan kebersamaan dan gotong royong.

"Ada keistimewaan desa dan dimensi kekhasan yang membedakan desa dari pemerintahan lainnya," kata Profesor Kehormatan Unesa ini saat menghadiri Dialog Ilmiah bersama civitas akademika di Universitas Peking, Senin (16/10/2023).

Selain itu, Gus Halim juga menegaskan jika APBDes yang merupakan sistem tata kelola keuangan desa, dianggap sebagai sistem yang paling transparan di Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat desa bisa mengakses APBDes dan mengetahui program di dalamnya karena dipasang di lokasi yang mudah dilihat warga desa.

Salah satu komponen terbesar dalam APBDes adalah Dana Desa yang telah digulirkan oleh Presiden Joko Widodo sejak 2015.

"Meskipun awalnya terdapat pro dan kontra terkait penyaluran Dana Desa ini tapi Desa berhasil membuktikan kemampuannya untuk mengelola dana tersebut seiring berjalannya waktu," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Untuk itu, Gus Halim telah menggulirkan wacana "Percaya Desa, Desa Bisa" sebagai jawaban yang meragukan kemampuan desa untuk mengelola dirinya sendiri. Hal ini diperkuat oleh hasil nyata pembangunan infrastruktur yang luas, baik untuk mendukung aktivitas ekonomi maupun meningkatkan kualitas hidup warga desa.

Menurut Gus Halim, Dana Desa telah menjadi pilar utama pembangunan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, seperti jalan desa, jembatan, pasar desa, BUM Desa, tambatan perahu, embung, irigasi, dan penahan tanah.

Selama periode 2015-2023, Dana Desa juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, mencakup sarana olahraga, penyediaan air bersih, MCK, polindes, drainase, PAUD, Posyandu, dan sumur.

Dalam dialog tersebut, Gus Halim juga memamerkan sistem Indeks Desa Membangun (IDM) yang mengkategorisasikan desa sebagai desa dengan status mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal.

Kemendes PDTT mencatat, berdasarkan data IDM 2023, jumlah desa dengan status mandiri di Indonesia meningkat menjadi 11.456 desa dari sebelumnya 6.238 di tahun 2022. Jumlah desa maju juga meningkat menjadi 23.035 desa pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 20.249 desa.

Sedangkan jumlah desa berkembang pada tahun 2023 tercatat menurun menjadi 28.766 dari tahun sebelumnya 33.902. Begitu juga desa tertinggal turun menjadi 7.154 desa dan sangat tertinggal tersisa 4.850 desa.

Selain IDM, Gus Halim juga menyinggung soal SDGs Desa yang dikampanyekan sejak 2021 silam. Ini merupakan pelokalan tujuan pembangunan SDGs global ke level desa. Dengan adanya SDGs Desa diharapkan dapat memperkuat pemahaman stakeholder di desa mengenai tujuan pembangunan desa.

"Terjadi perubahan kata kunci dalam pendekatan pembangunan, dari keinginan elit desa menjadi berbasis pada permasalahan yang dihadapi masyarakat, tentunya dengan fokus pada data mikro," kata Gus Halim.

Sesi dialog ilmiah juga berlangsung seru dan interaktif. Saat tanya jawab, ada pertanyaan dari mahasiswa S3 Kaijun Yin yang menyoroti tantangan di daerah kepulauan Indonesia. Dalam pertanyaanya, Kaijun Yin meragukan bahwa produksi agraria saja tidak cukup untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045.

Menaggapi itu, Gus Halim mengatakan, ada kebijakan khusus untuk daerah kepulauan Indonesia dalam rangka wujudkan Indonesia Emas 2045.

Selain kebijakan juga ada strategi dengan dana khusus melalui kemitraan dengan mitra pembangunan luar negeri, pembangunan infrastruktur, dan peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Dialog ilimah tersebut dihadiri oleh Wakil Kepala Institut Ilmu Sosial, Mr Zhai Kun dan dimoderatori oleh Ketua Jurusan, Ms. Kong Tao, Dosen Bahasa Indonesia Mr Xie Kankan dan juga Mr Liu Jinping perwakilan dari Administration and Management Institution of Ministry of Agriculture and Rural Affairs (MARA).

Dialog juga dihadiri oleh para mahasiswa, yaitu mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia dan mahasiswa Hubungan Internasional.