JAKARTA - Komisi VIII DPR RI mengungkapkan sejumlah persoalan yang ditemui selama penyelenggaraan ibadah haji 2023. Salah satunya, terkait persoalan konsumsi yang terjadi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang dikelola oleh pihak tuan rumah, Pemerintah Arab Saudi. Banyak ditemukan makanan yang sudah rusak atau sudah tidak layak dikonsumsi.

“Kita ambil secara sampling (random) itu ternyata dari 100.000 setiap tumpukan (makanan) itu ada yang rusak. Nah, dari itu mereka (Pemerintah Arab Saudi) sudah tidak mau menggunakan, jadi semua dianggap rusak. Meskipun yang rusak itu mungkin hanya 10 tetapi dianggap itu semua rusak. Alhasil, ini akan merugikan jamaah haji," kata Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria seperti diberitakan dpr.go.id, Selasa (5/9/2023).

Persoalan lainnya yakni adanya kebijakan dari Kementerian Haji Arab Saudi yang membuka kesempatan secara luas bagi orang yang mau berhaji tanpa melalui agen perjalanan atau dilakukan mandiri. Menurutnya, kebijakan ini menjadi perhatian khusus karena terkait dengan perlindungan dari Pemerintah Indonesia.

“Jangan sampai kemudian jamaah hanya pesan mau umrah lewat Traveloka, tetapi di sana perlindungannya kita tidak ada. Jangan sampai itu nanti justru merugikan masyarakat muslim itu sendiri pada saat pelaksanaan haji ataupun umrah itu,” pesan Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Dirinya berharap, berbagai masukan dan evaluasi yang disampaikan dalam tinjauan tersebut dapat menjadi bahan untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat Komisi VIII. Selain itu ia berharap permasalahan yang sama tidak akan terulang kembali setelah memahami dengan detail mengenai kekurangan dan kelemahan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji kemarin.

“Ini akan menjadi catatan-catatan penting kita. Sehingga kita sebagai bangsa besar dan (memiliki penduduk) muslim besar dalam pelaksanaan haji ataupun umrah ini masyarakat merasa terlindungi oleh negara. Jadi kita lebih memproteksi ke sananya,” tutup Endang.