SIDOARJO - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta desa harus mampu beradaptasi di era digital, di mana pergerakan arus informasi begitu cepat.

Pemerintah desa harus mampu beradaptasi dengan kondisi sosial terkini di era digitalisasi dan memberikan pelayanan prima. Dengan demikian dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

"Ada permasalahan dalam penanganan desa digital, yaitu banyaknya aplikasi yang harus diintegrasikan. Tetapi prinsip dasarnya adalah mulai hari ini sampai ke depan hal-hal yang terkait dengan kebijakan pembangunan itu harus berbasis data mikro dan berskala level desa," kata Gus Halim sapaan akrabnya, saat launching Desa Digital dan Akses Jaringan Blankspot di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (23/8/2023).

Gus Halim menjelaskan, desa yang miliki data berbasis mikro akan lebih mudah memahami kondisi riil masyarakat. Selanjutnya permasalahan data yang rumit bisa disederhanakan.

"Hal ini pertama kalau basis datanya mikro perencanaan pembangunan di desa, maka hal itu akan sangat sesuai dengan problematika. Jadi regulasinya sudah kita sudah ubah pemanfaatan dana desa," tegas mantan Ketua DPRD Jatim ini.

Apalagi kepercayaan kepada desa sudah semakin tinggi menyusul suksesnya pemanfaatan dana desa. Pada 2024 mendatang, anggaran dana desa bakal meningkat hingga Rp2 miliar per desa.

Peningkatan dana desa ini harus dibarengi dengan formula dan strategi yang matang agar realisasinya tepat sasaran hingga pembangunan desa bisa signifikan. Salah satu alat ukur kesuksesan pembangunan desa adalah Indeks Desa Membangun (IDM).

Menurut Gus Halim, IDM di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan drastis, di antaranya desa mandiri bertambah dari semula 70 di tahun 2022 menjadi 160 di tahun 2023.

"Artinya desa mandiri bertambah 90 dan ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di Sidoarjo," ungkapnya.

Sidoarjo diharapkan memaksimalkan sistem informasi desa dengan basis data yang detail dan spesifik. Di antaranya seperti desa yang sudah mencapai target capaian, desa tanpa kemiskinan, kualitas pendidikan, dan lingkungan.

Gus Halim menambahkan, peluncuran Desa Digital dan Akses Jaringan Blankspot di Sidoarjo tidak bisa ditunda mengingat posisinya yang berdekatan dengan Kota Metropolitan Surabaya.

"Sehingga nantinya bupati tidak bakal kesulitan melihat peta desa, dan bisa memantau langsung perkembangan masyarakat," sebutnya.

Gus Halim menghadiri acara ini didampingi Sekretaris Jenderal Taufik Madjid, Staf Khusus Nasrun Annahar, Kepala Biro Perencanaan Cece Sanusi, Kapusdatin Theresia Junidar, Staf Ahli Menteri Kominfo Mochamad Hadiyana dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.