JAKARTA - Panitia Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat Dana Desa melalui Alokasi Transfer Daerah harus ditingkatkan. Kesepakatan ini akan menjadi tumpuan bagi parlemen untuk mewujudkan desa di Indonesia secepatnya bisa bertransformasi menjadi lokomotif pertumbuhan negara. Maka dari itu, Panja Revisi RUU Desa Baleg DPR membahas perubahan pasal 72 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selanjutnya, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menegaskan kepada setiap fraksi, dalam memberikan masukan dan aspirasi, agar mengedepankan keberpihakan terhadap desa. Hal ini, tambahnya, menjadi krusial supaya pembahasan perubahan pasal tersebut terlaksana secara adil dan proporsional.

“Kita mau memberi afirmasi ini kepada desa sebagai lokomotif pertumbuhan ke depan. Kalau kita berharap ke sana, mencegah migrasi desa ke kota maka alokasi dana desa itu harus besar supaya pertumbuhannya bisa maksimal. Ini menjadi wujud nyata keberpihakan kita kepada desa,” ungkapnya saat memimpin Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Selaras, Anggota Baleg DPR RI Desy Ratnasari, mewakili Fraksi PAN, menyatakan bahwa mendukung penambahan Alokasi Dana Desa per tahun secara terukur sesuai dengan kemampuan APBN. Terlepas dari adanya perbedaan perspektif mengenai porsi penambahan anggaran, ia berharap aspirasi dan masukan yang disampaikan memberikan manfaat baik untuk masyarakat desa.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi menekankan perhitungan porsi penambahan anggaran diperhitungkan secara adil dan proporsional. Dirinya berharap pembahasan tersebut dibahas dengan seksama agar tidak menimbulkan kecemburuan sekaligus konflik sosial dalam penerapannya nanti.

Sebagai informasi, memperjuangkan aspirasi Pemerintah Desa, Panja RUU Desa Baleg DPR melaksanakan sejumlah revisi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di antaranya, Asas Legalitas (Pasal 3); Kedudukan dan Wilayah Desa (Pasal 4 dan 4a); Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Kepala Desa (Pasal 26-27), Pemilihan dan Masa Jabatan Kepala Desa (Pasal 33-35,39); Perangkat Desa (Pasal 48-50).

Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 56 dan 62); Kewajiban Masyarakat Desa (Pasal 67); Keuangan Desa (Pasal 72); Rencana Pembangunan dan Sistem Informasi Pembangunan Desa (Pasal 78,79,86); dan Ketentuan Peralihan Masa Jabatan dan Periodisasi Kepala Desa, BPD, dan Perangkat Desa (Pasal 118).