• Info MPR

HNW: Perkokoh Peran Ponpes untuk Penyelamatan Bonus Demografi

Agus Mughni Muttaqin | Kamis, 06/07/2023 10:16 WIB
HNW: Perkokoh Peran Ponpes untuk Penyelamatan Bonus Demografi Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid atau HNW (keempat kiri) menerima kunjungan Pengurus Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI) Wilayah Riau, di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2023). (Foto: Humas MPR)

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid atau HNW mengatakan, Pondok Pesantren (Ponpes), sebagai soko guru pendidikan agama di Indonesia, harus dikokohkan perannya untuk penyelamatan bonus demografi. Di antaranya dengan meningkatkan kualitas generasi muda bangsa, demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Hal tersebut, kata HNW, sangat penting disadari dan diperhatikan. Apalagi, di tengah kondisi sekarang yang semakin mengkhawatirkan dan menantang. Masyarakat banyak mendengar dan menyaksikan berbagai fenomena serta peristiwa negatif destruktif amoral yang dilakukan atau melibatkan anak-anak muda, generasi milenial bahkan generasi Z, mereka yang disebut sebagai bonus demografi. Seperti, ada anak-anak usia SD sudah melakukan pembulian, serta kejahatan seksual dan narkoba yang sudah melibatkan anak-anak usia SMP & SMA.

“Menjadi sangat wajar untuk dimaklumi, bila banyak orang tua siswa berharap besar kepada pesantren untuk meningkatkan kualitas akhlak dan kepribadian putra putri mereka, sebagai salah satu elemen generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, agar bisa menjadi bonus demografi yang positif," terang HNW saat menerima kunjungan Pengurus Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI) Wilayah Riau, di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

"Sekalipun memang tidak bisa dipungkiri, ada juga pesantren yang memiliki masalahnya sendiri. Contohnya, ada Ponpes yang dicabut izinnya karena ada kasus kejahatan seksual yang dilakukan, malah oleh pimpinan Ponpes sendiri. Dan, saat ini yang sedang viral menjadi pembahasan publik Ponpes Al-Zaytun. Kasus-kasus itu harus jadi faktor muhasabah dan koreksi internal di kalangan pesantren, dan tidak boleh digeneralisir, sehingga alhamdulillah kepercayaan masyarakat yang besar terhadap pesantren tetap besar,” sambungnya.

HNW menilai pesantren tetap layak dipercaya karena terbukti dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pesantren memiliki peran yang sangat luarbiasa. Pesantren banyak melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang kemudian sangat dikenal menjadi pahlawan nasional, seperti KH. Hasyim Asy’ari, KH, Ahmad Dahlan, KH. Mas Manyur.

Tokoh-tokoh bangsa tersebut, kata HNW, bersama para pejuang lainnya, berjuang mempersiapkan, merebut dan menyelamatkan Indonesia, bahkan KH Hasyim Asy’ari (NU) mengeluarkan resolusi jihad, dan Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah) mengobarkan Amanat Jihad. Dengan resolusi dan amanat itu, dibentuklah Laskar Santri, Laskar Kiyai, Laskar HizbuLlah, Laskar Sabilillah, dan seluruh santri dan para ulama bersemangat melawan penjajah dan menyelamatkan kemerdekaan Indonesia.

“Melihat fakta itulah, saya rasa menjadi sangat penting dunia pesantren Indonesia untuk berada di garda terdepan, tampil menjernihkan serta memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat luas seputar pondok pesantren, sebagai lanjutan kontribusi menghadirkan kembali generasi pejuang yang akan selamatkan bonus demografi untuk kembali mempertahankan dan memperjuangkan realisasi cita-cita proklamasi dan reformasi, menyelamatkan bonus demografi," kata HNW.

Saya mengajak pesantren dan organisasi yang menghimpu pesantren, para kiyai dan santri untuk makin aktif dan tidak ragu memainkan perannya seperti perannya para santri dan ulama pejuang terdahulu. Apalagi, di era reformasi ini Alhamndulillah, telah ada UU tentang Pesantren. Sehingga pesantren sekarang posisinya legal formal, setara dengan sekolah umum yang lain,” sambungnya.

HNW pun menekankan, pesantren harus mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan, tantangan globalisasi dan bonus demografi, apalagi sekarang akan masuk dalam tahun politik 2024.

“Dengan memiliki basis hingga ke pelosok kampung dan desa, pesantren harus berani tampil mencerahkan dan menyemangati Umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, agar di tahun politik serta saat Pemilu nanti tetap mementingkan ethika dan akhlak yang mulia, agar tidak memubadzirkan Pemilu agar bisa berjalan sesuai dengan prinsip konstitusi yaitu pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jauh dari laku tidak bermoral seperti hoax, fitnah, adudomba, intimidasi, kecurangan dllnya yang bisa berakibat Rakyat salah pilih Pemimpin atau Wakilnya di Parlemen, yang pada gilirannya juga akan berdampak kepada dunia pesantren,” imbuh dia.

Sebagai informasi, dalam pertemuan tersebut turut hadit para ulama dan tokoh agama Riau antara lain KH. Misran Agusmar, Buya R. Ade Hasibuan, KH. Arif Billah, KH. Dr. Hikmatullah dan KH. Irwan Said.

 

FOLLOW US