JAKARTA - Pihak berwenang Taliban di provinsi Kandahar Afghanistan memerintahkan pekerja bantuan perempuan minggu ini untuk berhenti bekerja pada proyek pengungsi, menurut sebuah surat resmi. Hal itu memperkuat aturan terhadap perempuan yang bekerja meskipun ada pengecualian yang diminta oleh beberapa organisasi.

Surat antardepartemen Kementerian Pengungsi di Kandahar, pusat sejarah Taliban, mengatakan lembaga bantuan telah melanggar perintah dalam pekerjaan terkait pengungsi di Spin Boldak, sebuah kota dekat perbatasan dengan Pakistan.

Surat yang dilihat Reuters itu dikonfirmasi oleh juru bicara gubernur provinsi.

"Semua organisasi mitra yang bekerja sama dengan Departemen Pengungsi dan Repatriasi Spin Boldak ... harus meminta rekan perempuan mereka untuk tidak datang ke tempat kerja dan tinggal di rumah sampai pemberitahuan lebih lanjut," kata surat itu.

Seorang juru bicara kantor koordinasi kemanusiaan PBB mengatakan badan tersebut mengetahui instruksi tersebut dan mencari kejelasan.

Surat itu menggarisbawahi ketidakpastian lingkungan operasi di Afghanistan untuk lembaga bantuan yang mengatakan mereka berniat untuk tinggal dan memberikan bantuan selama krisis kemanusiaan tetapi mencari pengecualian untuk membiarkan staf perempuan bekerja, untuk menjangkau penerima manfaat perempuan dan menghindari pelanggaran prinsip-prinsip piagam PBB.

Pemerintahan Taliban memberi isyarat pada bulan Januari bahwa mereka akan mengerjakan seperangkat pedoman tertulis yang memungkinkan kelompok bantuan untuk beroperasi dengan staf perempuan dalam beberapa kasus, tetapi belum melakukannya.

"Seperti yang Anda ketahui, menurut keputusan pemimpin tertinggi, karyawan perempuan organisasi tidak dapat bekerja sampai pemberitahuan lebih lanjut ... sayangnya, beberapa organisasi mitra telah meminta karyawan perempuan mereka untuk bekerja dengan pelanggaran yang mencolok," surat itu menambahkan, mengacu pada Haibatullah Akhundzada, pemimpin spiritual tertinggi yang berbasis di Kandahar.

Dewan Pengungsi Norwegia, sebuah LSM internasional, pada bulan Mei mengatakan telah menerima pengecualian untuk banyak operasinya di Kandahar dan melanjutkan pekerjaan dengan staf perempuan. Seorang juru bicara NRC menolak mengomentari surat minggu ini.

Pembatasan Taliban terhadap pekerja bantuan perempuan dan akses ke pendidikan telah banyak dikritik oleh komunitas internasional. Para diplomat mengatakan jalan menuju pengakuan formal atas pemerintah Taliban terbatas sampai ia berbalik arah.

Taliban, yang mengambil alih kekuasaan setelah Amerika Serikat menarik pasukan yang mendukung pemerintahan terpilih pada 2021, mengatakan mereka menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasi mereka terhadap hukum Islam dan adat setempat.