JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Doni Maryadi Oekon meminta Pemerintah membuat skema mekanisme yang jelas terhadap besaran penggunaan kapasitas Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya bagi industri dan perumahan.

"Jadi, yang paling betul adalah kapasitas dari industri atau kapasitas dari rumah itu memasang jangan melebihi dari kapasitas. Jadi mereka di bawah kapasitas yang dibutuhkan, sehingga produksi dari PLN pun bisa diserap sebagian di industri atau rumah tangga itu sendiri, itu yang harus sekarang cepat dijalankan, supaya di dalam greed ini juga listrik kita juga jadi listrik bersih, dan keberadaan tenaga listrik energi baru terbarukan juga di masyarakat juga semakin banyak," kata Doni seperti dilansir dpr.go.id, Jumat (26/05/2023).

Doni menambahkan, selama ini aturan ekspor impor terhadap Energi Baru Terbarukan juga belum ada kejelasannya. Meskipun semula PLN memiliki concern terhadap ekspor impor EBT ini, namun sampai hari ini PLN tidak dapat memproduksi baterai sendiri.

"Jelas memang tadinya, PLN ada concern buat ekspor impor. Jadi hasil dari PLTS ini kalau tidak diserap oleh rumah akan masuk ke jaringan PLN dan itu nanti akan diperhitungkan oleh PLN. Ini sebetulnya yang tidak akan berjalan karena pada hari ini PLN sendiri tidak mungkin akan jadi baterai," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Doni juga mengingatkan, bahwa arahan Presiden Joko Widodo adalah pada tahun 2035-2060 Indonesia sudah harus facing out (berpaling) dari batu bara. Oleh karenanya, diharapkan perlahan Indonesia dapat transfer dari energi fosil ke energi baru terbarukan.

Sementara itu terkait dengan rasio elektrifikasi di Jawa Barat, berdasarkan paparan dari PT. PLN (Persero) UID Jawa Barat, Sukabumi merupakan daerah yang memiliki nilai rasio elektrifikasi yang masih rendah.

Menurut Doni, hal ini perlu dipelajari kenapa bisa terjadi. Mengingat daerah Sukabumi juga memiliki pembangkit. Sehingga, hal ini yang perlu dicari tahu apakah rendahnya elektrifikasi tersebut disebabkan oleh jaringan atau sistem yang ada. Namun, secara keseluruhan kinerja PLN UID Jawa Barat, Komisi VII menilai cukup bagus, hanya saja perlu lebih cepat masuk ke daerah-daerah terpencil agar segera mendapatkan aliran listrik.

"Aliran listrik di desa yang belum sampai kemudian ada swasta yang membuat ini juga memiliki harus dibikin suatu aturan yang jelas. Karena jangan sampai akhirnya masyarakat juga terbebani terlalu berat, either ini juga diatur dengan peraturan yang jelas berapa mereka boleh jualannya atau  cepat pemerintah masuk ke dalam daerah itu untuk listrik di daerah itu," tutupnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, yaitu Adian Napitupulu, Mercy Chriesty Barends (F-PDIP), Ridwan Hisjam (F-PG), Arkanata Akram (F-Nasdem), Abdul Kadir Karding (F-PKB), Hendrik Sitompul (F-Demokrat), Mulyanto (F-PKS), Andi Yuliani Paris dan Asman Abnur (F-PAN).