JAKARTA - Single account `International Standard Book Number` (ISBN) di lingkungan Setjen DPR RI sangat diperlukan. ISBN merupakan bagian dari upaya untuk menertibkan penerbitan buku yang ditulis langsung oleh berbagai unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa di dunia Internasional telah mengeluarkan satu aturan terkait dengan ISBN. Bagaimana mengelola, memberikan kode penomoran pada penerbitan buku-buku dan juga memberikan identifikasi bagi para penerbit terhadap buku yang dikeluarkannya. Di Indonesia pengelolaan ISBN ini memang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Sementara di DPR RI, Sekjen DPR RI memberikan penugasan kepada perpustakaan DPR RI sebagai pengelola single account terkait dengan pelaksanaan ISBN untuk semua buku yang diterbitkan atau keluarkan seluruh unit kerja di DPR RI,” ujar Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Suprihartini usai membuka acara Sosialisasi Single Account ISBN di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Oleh karena itu, lanjutnya, sangat diperlukan sosialisasi ke unit-unit kerja di DPR yang memang saat ini sering melakukan penerbitan buku dan penulisan buku. Sehingga pemberian nomor identifikasi dan juga status dari penerbitan buku (ISBN) di lingkungan Setjen DPR RI dikelola oleh perpustakaan DPR. Sehingga terjadi penertiban dari penerbitan dan penulisan buku yang dilakukan oleh berbagai unit kerja di DPR RI.

Selain itu menurut Supri hal tersebut juga sebagai salah satu bentuk kepatuhan Sekjen DPR RI kepada aturan standar internasional terkait pemberlakuan dan penomoran buku-buku yang diterbitkan, khususnya di lingkungan Setjen DPR RI.

Sementara itu Suharyanto dari Perpusnas menjelaskan bahwa single account adalah satu pintu pengurusan ISBN pada sebuah Kementerian lembaga dengan tujuan mengefektifkan penggunaan rentang nomer ISBN dalam satu penerbit elemen terpusat dan terkoordinasi terbitan dalam lingkup lembaga tersebut. Agar pengelolaannya lebih optimal, sehingga dapat menciptakan repositori data lembaga dengan lebih komprehensif. Suharyanto juga memaparkan dua syarat utama mendapatkan ISBN, yakni Buku harus disebar luaskan. Kedua, buku harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, hadir pula Pustakawan Madya Perpusnas, Ratna Gunarti, sebagai narasumber dalam diskusi sosialisasi ISBN di Lingkungan Setjen DPR RI ini. Ratna memaparkan berbagai hal terkait evaluasi ISBN di Indonesia. Pertama, menurut Ratna, Indonesia terlalu cepat menghabiskan registrant elemen 10. Kedua, Indonesia harus memastikan bahwa ISBN diberikan kepada Penerbit bukan percetakan.

Ketiga, Indonesia perlu meninjau kembali pengalokasian registrasi elemen terhadap penerbit dengan memperhatikan efektivitas dan kebermanfaatannya hal ini diwujudkan dengan perpustakaan Nasional mengimplementasikan single account untuk lingkungan Kementerian lembaga dan pendidikan tinggi.

Keempat, Indonesia harus menetapkan kriteria dan syarat atas buku yang bisa diberikan dicantumkan ISBN. Perpusnas harus menetapkan kriteria buku antara lain, pertama  Buku luaran Kementerian lembaga, Buku luaran pendidikan tinggi, ketiga buku umum yang diterbitkan oleh penerbit swasta ke-4 Indonesia harus bisa memastikan jika ISBN yang sudah dialokasikan terhadap sebuah buku benar terbit dapat diakses dan tersimpan di deposit nasional. Perpusnas juga mensyaratkan link buku dan melakukan pemantauan SSKCKR dari para penerbit.