JARTA -  Senator DKI Jakarta Dailami Firdaus menyatakan rencana penghapusan sedikitya 194 ribu NIK warga DKI perlu dikaji ulang dan dicermati dengan baik karena  bisa menimbulkan keresahan warga.

"Bila dasarnya adalah warga tidak berdomisili lagi di Jakarta maka ini harus tervalidasi secara benar utuh dan cermat, karena ketika NIK dinonaktifkan maka ini akan berpengaruh kepada seluruh hak daripada warga untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan seperti perbankan, kesehatan, surat menyurat kendaraan dan lain sebagainya," kata Dailami di Jakarta, Jumat (5/5/2023).

Bang DAI -saapaan akrab Putera Sulung Almh. Tutty Alawiyah ini, menanyakan urgensi dari kebijakan tersebut.  Bila permasalahannya adalah bertujuan untuk pemberian bantuan sosial atau bansos bisa lebih tepat sasaran dan akurat. Maka solusinya tidak perlu penonaktifkan, tetapi cukup validasi kelayakan sebagai penerima atau tidak.

"Harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah provinsi DKI Jakarta terutama dinas pendudukan dan catatan sipil, apakah ini berlaku juga bagi ASN pemprov Jakarta atau hanya untuk masyarakat saja. Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan polemik baru dan membuat keresahan ditengah tengah masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya bakal menonaktifkan 194 ribu NIK pada Maret 2024.

"Sebanyak 194 ribu penonaktifan NIK ini bagi warga DKI Jakarta yang secara de jure ber-KTP, berdokumen DKI Jakarta namun secara de facto tidak tinggal di Jakarta," kata Budi kepada wartawan di Balai Kota Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).