JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Fahmy Alaydroes menilai pendidikan nasional Indonesia saat ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Karena itu, ia ingin momen Hardiknas yang jatuh setiap tanggal 2 Mei ini menjadi kesempatan untuk refleksi dan muhasabah pendidikan di Indonesia.

"Sebagaimana amanah UUD 1945, pasal 31 ayat 3 yang mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, masih jauh dari harapan," tutur Fahmy, Selasa (2/5/2023).

Fahmy juga menyoroti sejumlah permasalahan yang masih berkelindan, kusut, dan gaduh di seputar penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia. Diketahui, beberapa permasalahan pendidikan Indonesia, di antaranya persoalan rekrutmen dan pengadaan guru yang merata ke seluruh wilayah Indonesia, belum lagi persoalan kompetensi dan kesejahteraan mereka. Padahal, menurutnya, guru merupakan pilar utama penyelenggaraan pendidikan.

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu mengungkapkan persoalan pendidikan nasional bertambah runyam dengan adanya kurikulum yang kerap berubah akibat perencanaan yang tidak disusun secara seksama dan bersama. Di sisi lain, ia pun menyayangkan sikap Kemendikbudristek yang tidak memudahkan para guru untuk beradaptasi. Sehingga, menurutnya, perubahan kurikulum tersebut malah membuat proses pembelajaran menjadi tidak optimal, bahkan kehilangan arah dan fokus.

Terkait soal menyoroti pemerataan perbaikan pendidikan nasional, Fahmy melihat sebagian besar sarana dan prasarana pendukung pembelajaran di Indonesia banyak yang rusak sekaligus tidak layak. Lemahnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pihak masyarakat swasta penyelenggara pendidikan, ungkapnya, semakin memperparah kegagalan untuk menciptakan tata kelola pembenahan pendidikan nasional yang sesuai harapan.

"Kini, mutu pendidikan nasional kita merosot, tertinggal lumayan jauh dari negara-negara tetangga. Minat dan kemampuan membaca kita rendah, kemampuan numerasi/sains kita juga rendah, tambahan pula pendidikan karakter/moral, hanya sebatas jargon saja. Profil pelajar Pancasila, kenyataannya tidak jelas, tidak terarah!" tegasnya seperti dilansir dpr.go.id.

Menaruh harapan yang besar untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik, Legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat V itu berharap Hari Pendidikan Nasional ini menyebarkan gaung semangat bagi seluruh stakeholder pendidikan. Oleh karena itu, dirinya menyatakan siap untuk mendukung perbaikan pendidikan nasional demi melahirkan generasi Indonesia Bermartabat di masa mendatang.