• News

Wamenkumham Analogikan Gugatan PTUN Hotel Sultan Seperti Makanan Basi

Eko Budhiarto | Jum'at, 03/03/2023 17:54 WIB
Wamenkumham Analogikan Gugatan PTUN Hotel Sultan Seperti Makanan Basi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) RI Edward Omar Sharif Hieriej

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait sengketa lahan Hotel Sultan ibarat makanan basi.

Selaku Ketua Dewan Pengawas Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno (PPK GBK), Edward menyebut gugatan PT Indobuildco tersebut tidak akan memengaruhi keberlangsungan Tim Transisi Pengelolaan Blok 15 Kawasan PPK GBK yang baru saja diumumkan Pemerintah.

"Sama sekali tidak (memengaruhi tim transisi); karena ibarat makanan, gugatan yang diajukan itu makanan basi," kata Eddy, sapaan Edward Omar, dalam keterangan pers di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (3/3/2023).

Dia menjelaskan perkara sengketa lahan tersebut sudah diputus di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan Nomor 952/Pdt.G/2006 tertanggal 29 Januari 2007.

Dalam putusan tersebut, Blok 15 dinyatakan berada di atas Hak Pengelolaan atau HPL Nomor 1/Gelora sebagai milik negara, dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara.

"Dan itu juga ketika dalam PK (Peninjauan Kembali) I, itu semua sudah diputuskan hak kepemilikan dari Sekretariat Negara," tambahnya.

PK tersebut juga diperkuat dengan putusan tiga gugatan PK berikutnya oleh PT Indobuildco ke Mahkamah Agung (MA), termasuk PK IV yang diputus pada 21 Juni 2022.Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI Feri Wibisono memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (3/3/2023). (ANTARA/Gilang Galiartha)

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI Feri Wibisono menjelaskan bahwa Kemensetneg telah mengirimkan surat kepada PTUN Jakarta berkenaan dengan gugatan tersebut yang menjelaskan bahwa gugatan PT Indobuildco pernah diputuskan dalam perkara perdata.

"Dari Setneg mengirimkan surat, memberikan penjelasan bahwa yang digugat itu sudah pernah diputuskan dalam perkara perdata; dan HPL dari Setneg itu dikukuhkan dan disahkan di putusan pengadilan. Sehingga, karena sudah diputuskan di putusan pengadilan, tidak layak lagi diperiksa di PTUN," kata Feri.

 

FOLLOW US