JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Azikin Solthan mempertanyakan mekanisme pemberian bantuan kapal nelayan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Hal ini lantaran bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan berukuran 5 Gross Tonnage (GT) tidak terealisasi pada beberapa daerah di Indonesia.

Dia meminta KKP menjelaskan alasan bantuan kapal penangkap ikan banyak tidak terealisasi di beberapa wilayah serta tindak lanjut yang dapat dilakukan pada tahun 2023.

"Khususnya di Sulawesi Selatan pada tahun 2022. Kapal 5 GT ini sudah kami janjikan langsung di depan koperasi nelayan untuk mendapatkan kapal tersebut, tapi sampai bulan Desember (2022) kapal ini tidak ada," ujar Azikin dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri KKP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Menurut Azikin, pihaknya sempat menelusuri terkait bantuan kapal dari KKP ini dan tersiar kabar kalau bantuan kapal ini mengalami gagal tender. "Saya tidak tahu bagaimana, untuk itu Bapak Menteri mohon dengan hormat agar kapan ini dapat direalisasikan, karena kami sudah menjanjikan kepada kelompok koperasi yang ada di Sulawesi Selatan," katanya.

Merujuk apa yang disampaikan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono menambahkan bantuan kapal tersebut telah melalui proses verifikasi, tetapi tidak kunjung turun. Disisi lain, ia mendapat kabar kalau bantuan tersebut akan diganti wujudnya menjadi bantuan mesin tempel, namun belum terealisasikan juga.

"Tapi itu juga tidak datang juga di tahun 2022. Ini menjadi catatan untuk teman-teman di KKP, ini mencederai kepercayaan kami yang ada di lapangan juga sebagai institusi ini bisa jadi catatan negatif terkait kepercayaan masyarakat terhadap KKP," ungkap Budisatrio.

Terkait program dan kegiatan tahun 2023, Politisi dari Fraksi Gerindra ini juga meminta agar bantuan mesin pakan kembali diprioritaskan. Menurutnya, bantuan tersebut sangat dibutuhkan kelompok pembudidaya ikan, namun tidak ada dalam Program Kerja KKP Tahun 2023.

“Kami sangat berharap ini bisa dihadirkan kembali, saya melihat bahwa digantikan program kincir. Sementara untuk masyarakat kalimantan timur, program kincir ini tidak terlalu banyak dibutuhkan. Mereka lebih membutuhkan bantuan mesin pakan ini, karena pakan menjadi komponen begitu besar terhadap biaya produksi,” pungkasnya.