JAKARTA - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan dipimpin koordinator. Ini menjadi nomenklatur baru untuk menjaga independensi masing-masing lembaga yang menjadi anggota KSSK.

Demikian dikemukakan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat membacakan pandangan akhir mini Fraksi Gerindra pada rapat kerja beragendakan Pembahasan Tingkat I RUU P2SK dengan Menkeu, Menives/Kepala BKPM, Menkop UKM, dan Menkumham, Kamis (8/12/2022) di DPR.

"Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi sikap pemerintah yang menyetujui nomenklatur kepemimpinan KSSK oleh koordinator. Hal tersebut untuk menjaga independensi masing-masing lembaga anggota KSSK. Nomenklatur koordinator memberi makna adanya keselarasan antaranggota KSSK yang sama-sama memiliki hak suara," jelas Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan.

RUU P2SK juga, lanjut Hergun, memberi ruang penguatan bagi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan memiliki hak suara dalam KSSK. Bahkan, LPS juga diberi mandat menyelenggarakan program penjaminan polis. Dalam catatan kritis F-Gerindra seperti disampaikan Hergun, perlu ada penguatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan melakukan reformasi struktural, penambahan pembidangan, serta penambahan anggota dewan komisioner.

"Sementara terkait anggaran OJK yang seluruhnya akan bersumber dari APBN, kami berpandangan, negara menjamin segala kebutuhan anggaran OJK mengingat tugasnya yang begitu penting dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan. Selain itu, kami berharap agar aturan tersebut tidak mengurangi independensi OJK," papar Hergun.