Komisi XIII DPR RI akan turun langsung ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai literasi perlu ditempatkan sebagai jangkar utama dalam membangun kehidupan yang sehat dan produktif bagi warga binaan di lapas.
Anggota Komisi XIII Yanuar Arif Wibowo mendesak dugaan pemberian fasilitas khusus di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, diusut secara tuntas dan transparan.
Komisi XIII DPR RI segera menindaklanjuti temuan Ombudsman RI terkait keberadaan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Kabupaten Bogor.
Komisi XII DPR RI kembali menyoroti kelanjutan nasib Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).
Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wijanto Suahasil berharap Suahasil Nazara dapat memulihkan dan meningkatkan kepercayaan pasar.
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah dan industri media memperkuat perlindungan terhadap pekerja media
Komisi XIII DPR meminta peningkatan anggaran Bakom Pemerintah pada 2027 diikuti target dan indikator kinerja yang terukur.
Artinya, tantangannya bukan sekadar mengganti satu rumus, tetapi membangun arsitektur data negara yang interoperabel, dinamis, aman dan akuntabel
Komisi XII DPR RI menilai target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 950 ribu barel merupakan target yang realistis.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan agar pengelolaan anggaran pemerintah daerah tidak boleh hanya berorientasi pada tingkat penyerapan anggaran
Muzani mengatakan, pertemuan dengan BPK penting untuk memperoleh gambaran mengenai hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
Pemerintah seharusnya fokus pada fenomena banyaknya warga yang ingin melepas status WNI, bukan soal administrasinya.
Tanpa reformasi tata kelola, aset sitaan dan barang rampasan berpotensi menjadi objek penyalahgunaan kewenangan melalui manipulasi penilaian
Hal tersebut disampaikan Fauzi saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat, 19 Juni 2026.
Gangguan pasokan listrik yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah dalam Sistem Interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) menjadi sorotan DPR.
Setiap program dan alokasi anggaran yang disetujui harus memiliki keterkaitan langsung dengan tugas, fungsi, dan kewenangan BPIP.
Anggaran yang berpotensi menjadi layanan langsung bagi masyarakat diperkirakan hanya sekitar Rp40–50 miliar, atau sekitar 5–6 persen dari total
Komisi XI DPR menyoroti arah kebijakan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang dinilai mulai melenceng dari mandat awal pembentukannya.
Bambang Patijaya menilai kebijakan hilirisasi yang dijalankan Pemerintah saat ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya alam sekaligus meningkatkan penerimaan negara.
