JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI) tidak boleh berhenti pada kelengkapan administrasi semata.

Lestari Moerdijat menegaskan bahwa PAUDHI harus diterjemahkan sebagai komitmen utuh untuk memastikan setiap anak menerima layanan yang menyeluruh.

“PAUDHI harus memastikan setiap anak menerima layanan yang menyeluruh—mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, hingga kesejahteraan,” kata Rerie sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/10).

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, PAUDHI bukan sekadar pemenuhan indikator maupun kelengkapan administrasi. “Ini adalah komitmen kita bersama untuk memastikan setiap anak mendapatkan layanan yang utuh,” ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun pada 2025 hanya sebesar 36,19%, naik tipis dari 36,03% pada 2024. Artinya, sekitar 64% anak usia dini di Indonesia masih belum mengikuti layanan PAUD. 

Sementara itu, data BPS 2026 mencatat, kelompok usia 0-4 tahun mencapai 22,63 juta jiwa dan usia 5-9 tahun sebanyak 22,14 juta jiwa.

Besarnya populasi anak usia dini ini, ujar Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI, menuntut kesiapan layanan yang tidak bisa hanya bersandar pada pemenuhan data administratif. Ia menyoroti bahwa PAUDHI memerlukan perencanaan matang dan identifikasi kebutuhan yang cermat, bukan sekadar pengisian formulir di Dapodik.

Dari sisi kesehatan, data Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode Februari 2025–Februari 2026 mengungkap, 86.971 anak balita terdeteksi stunting, 69.392 anak mengalami gizi kurang, dan 65.655 anak berisiko TB. Temuan itu, tegas Rerie, menunjukkan bahwa pendekatan holistik-integratif dalam PAUDHI bukan pilihan, melainkan keharusan.

Rerie juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan PAUD. Ia menekankan bahwa pemanfaatan potensi SDM lokal harus menjadi perhatian, terutama dalam memenuhi kelengkapan tenaga pengajar yang kompeten. 

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat masih banyak guru PAUD yang belum memenuhi kualifikasi S1, sehingga penguatan kapasitas pendidik menjadi prasyarat yang tidak bisa diabaikan.

Upaya merealisasikan PAUDHI, menurut Rerie, juga harus didukung dengan realisasi anggaran yang tepat. 

Pemerintah telah mengalokasikan dana PAUD sebesar Rp5,1 triliun dalam APBN 2026, bagian dari total anggaran pendidikan Rp757,8 triliun, yang diarahkan untuk memperluas akses termasuk bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

Namun, Rerie menegaskan bahwa realisasi anggaran harus dibarengi dengan perencanaan dan identifikasi kebutuhan yang cermat.

“Dibutuhkan pemahaman dan gerak bersama untuk merealisasikannya,” ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, seraya mendorong kolaborasi lintas sektor agar layanan PAUDHI yang merata dan berkualitas dapat terwujud di setiap daerah.

Menurut Rerie, keberhasilan PAUDHI tidak boleh diukur dari kelengkapan data semata, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan anak dan keluarga. 

Ia mendorong pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memastikan setiap rupiah anggaran dan setiap program benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan, terutama di wilayah dengan akses layanan terbatas.