JAKARTA - Anggota komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa memberikan apresiasi kepada Indonesia Financial Group (IFG), sebagai holding BUMN Asuransi dan Penjaminan, yang dinilai berhasil menertibkan perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya agar tetap berada pada core business masing-masing.  Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Makassar.

“Sebenarnya inti dari rapat tadi dengan mitra kami adalah untuk mengevaluasi kinerja mereka dalam mengelola perusahaan-perusahaan yang mereka pimpin. Dari paparan para direksi tadi, kami memiliki beberapa catatan yang penting. Yang pertama kami mengapresiasi langkah manajemen dari pihak IFG group yang saat ini menertibkan anak-anak perusahaan di IFG group yang masuk dalam line business yang bukan merupakan core business-nya mereka. Saya sebagai Komisi VI setuju sekali dengan (penertiban) itu,” ujar Hendrik seperti dilansir dpr.go.i, Minggu (18/12/2022).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan kasus yang menimpa Jiwasraya merupakan contoh nyata akibat upaya diversifikasi usaha yang yang keluar dari bisnis inti perusahaan tersebut. Diungkapkan oleh Legislator Dapil Maluku itu, masalah yang terjadi sebenarnya bisa dihindari apabila perusahaan tersebut tetap pada core business-nya dan tidak mencampurkan asuransi dan investasi.

“Contoh yang paling terang benderang itu adalah kasus Jiwasraya. Jiwasraya itu kan membuat produk yang kemudian mencampurkan antara asuransi dan investasi. Kalau dia (perusahaan) disiplin untuk merancang bisnisnya di bidang asuransi saja, maka dia tidak akan mungkin menawarkan produk yang berisiko. Seperti bancassurance yang menimbulkan masalah yang begitu amat besar. Ini sebenarnya contoh-contoh dari penertibkan line business yang ada di anak-anak perusahaan,” tambah Hendrik.

Anggota Badan Legislasi itu juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Jasa Raharja. Sebagai perusahaan asuransi dengan captive market yang besar, jasa Raharja dinilai memiliki peningkatan kualitas layanan dan sistem. Semakin singkatnya waktu penyelesaian klaim, menjadi capaian positif bagi Jasa Raharja menjelang akhir tahun ini.

Menurutnya, besarnya captive market Jasa Raharja dikarenakan setiap kendaraan wajib memiliki asuransi Jasa Raharja yang sifatnya mandatory. Meskipun demikian, ia menilai peningkatan dari sisi pelayanan dan dari segi sistem itu sudah sangat luar biasa sekali.

“Contoh, penyelesaian klaim di asuransi Jasa Raharja itu sekarang tiga hari sudah selesai. Bagi pemegang polis atau pihak tertanggung, yang paling penting adalah kecepatan pihak asuransi menyelesaikan klaim asuransi mereka. Saya kira ini beberapa hal yang positif yang kami temukan dalam rapat hari ini di Makassar,” tuturnya.

Hendrik juga menyampaikan bahwa Komisi VI akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja para mitra. Dengan banyaknya prediksi yang beredar terkait tahun 2023, ia berharap tantangan yang ada dapat terlampaui dengan baik.

“Tentu saja kami akan terus melakukan pengawasan sesuai dengan tugas kami sebagai anggota DPR RI, khususnya Komisi VI terhadap kinerja mereka (mitra) di tahun yang akan datang. Kita tahu bersama kalau tahun 2023 ini kan tahun yang penuh dengan tantangan. Kita berharap segala sesuatu dapat dilewati dengan baik tahun 2023 nanti,” tutupnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur utama Bahana Pembina Usaha Indonesia (BPUI) sebagai induk holding menjelaskan bahwa selama periode 2020-2022, IFG telah melakukan berbagai perbaikan fundamental bisnis di anak perusahaan, seperti restrukturisasi secara masif termasuk migrasi Rp28,96 triliun liabilitas hasil restrukturisasi Jiwasraya, Selain itu, dilakukan juga penajaman fokus bisnis dengan cara menghentikan bisnis yang mengalami kerugian dan menghilangkan persaingan tidak sehat antar anak perusahaan.

Rapat yang diselenggarakan dalam rangka pengawasan terhadap penyaluran penjaminan kredit dan UMKM dan asuransi lainnya ini dihadiri oleh Direktur utama Bahana Pembina Usaha Indonesia (BPUI) sebagai induk holding serta Dirut Jasindo, Jamkrindo, Askrindo dan Jasa Raharja. Pada kunjungan kerja ini, Komisi VI juga akan menggelar rapat dengan BUMN bidang transportasi seperti Angkasa Pura I, Pelni dan Damri dalam rangka pengawasan persiapan BUMN menjelang Natal dan Tahun Baru.