JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menilai komponen penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Aceh belum berjalan optimal. Beberapa komponen penyelenggaraan haji tersebut, meliputi infrastruktur embarkasi haji, petugas haji, hingga sarana kesehatan.

"Asrama Haji itu sejak (musibah) tsunami sampai saat ini belum diteruskan lagi pembangunannya, asrama haji yang sudah cukup lama, dan sudah 14 tahun sebetulnya mangkrak salah satu pembangunannya. Kemudian ada kebutuhan klinik, di asrama haji ini belum ada. Lalu petugas haji daerah, itu kalau bisa kapasitasnya juga maksimal, tidak hanya ikut berangkat," uja Diah seperti dilansir dpr.go.id, Sabtu (17/12/2022).

Diah melanjutkan, ada beberapa kendala lainnya yang ditemukan terkait persiapan Haji 2023. Di antaranya biaya transportasi dari daerah yang masih cukup mahal, juga terbatasnya jenis transportasi. Mengingat, masih ada jemaah yang hanya bisa mengakses transportasi menggunakan kapal untuk bisa sampai ke Bandara. Persoalan lainnya juga terkait belum adanya gudang logistik yang menghambat proses skrining di bandara.

"Kita juga cek lagi fast track atau jalur cepat untuk kesiapan jemaah haji Indonesia di dalam negeri termasuk di Arab Saudi. Salah satu poinnya adalah bagaimana jalur fast track yang dulu sudah pernah ada itu hari ini aktivasinya bagaimana, kan kita sempat kendala karena ada Covid-19," paparnya.

Politisi PDI-Perjuangan ini juga meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, untuk tidak menyepelekan peranan petugas haji daerah, mengingat perannya begitu penting. Sehingga, seharusnya kapasitasnya dapat dimaksimalkan dan diperhatikan kesejahteraannya, juga tidak mengambil pungutan dari petugas haji.

Sementara Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti kapasitas embarkasi haji Aceh yang dinilai belum memadai. Mengingat kebutuhan embarkasi haji untuk kloter haji adalah 12 (dua belas) kloter, namun embarkasi haji Aceh baru bisa memenuhi satu kloter. Sehingga, dirinya meminta pembangunan yang mangkrak selama 14 (empat belas) tahun dapat dilanjutkan kembali, agar dapat memenuhi kuota kloter keberangkatan haji.

"Ini tentu menjadi PR buat kita, terutama buat Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI, agar fasilitas embarkasi yang ada di Aceh ini bisa ditingkatkan. Minimal mereka bisa menampung para jemaah untuk dua kloter atau tiga kloter. Di luar itu juga kita menganggap bahwa yang kemarin yang pembangunannya mangkrak ini dilanjutkan kembali sehingga fasilitas yang sudah diberikan oleh negara itu tidak sia-sia," katanya.