Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, teknologi digital membantu meminimalisir tindak pungli dan korupsi di masyarakat. Terutama bantuan sosial atau bansor yang sudah tranfer langsung ke penerima.

Hal itu disampaikan dalam Conference on Public Finance and Treasury 2022, Rabu, (14/12). "Teknologi digital ini telah memungkinkan Pemerintah langsung melakukan transaksi dengan biaya yang sangat minimal kalau dibandingkan rezim belum adanya teknologi digital," kata Sri Mulyani.

Sebelum adanya teknologi digital, Sri Mulyani mengatakan,  dari penyaluran bantuan sosial rentan untuk terjadi tindak korupsi hingga pungutan liar.

"Kekhawatiran setiap program Pemerintah langsung ke masyarakat melalui berbagai proses birokrasi administrasi, akan sangat rentan terhadap korupsi atau pungutan liar yang kemudian manfaatnya kepada masyarakat menjadi menurun," jelasnya.

Dari pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat juga masih banyak yang harus diperbaiki. Seperti target penerima manfaat. "Masih banyak yang harus diperbaiki seperti targetnya apakah rumah tangga tersebut betul-betul yang berhak menerima. Sehingga inclusion dan exclusion error harus terus kita perhatikan," ujarnya.

Dalam memanfaatkan teknologi digital seluruh kementerian lembaga (K/L) juga memanfaatkan kartu kredit Pemerintah. "Ini dalam rangka untuk mengakomodasi transaksi pada ekosistem menggunakan sistem perbankan dan sistem pembayaran beban-beban pemerintah melalui kartu kredit pemerintah," ucapnya.

Adapun dengan kartu kredit Pemerintah itu meringankan beban kerja dari sisi administrasi hingga pelaporan. "Ini mengurangi banyak sekali aspek administrasi, pelaporan. Karena sekarang kita tahu persis setiap uang persediaan di dalam balance kartu kredit penggunaannya langsung pelaporannya tercatat," imbuhnya.