JAKARTA - Pemerintah secara penuh menjamin dan memastikan ketersediaan pangan masyarakat secara berkelanjutan dengan mengamankan stok dan kesiapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), termasuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP). 

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (7/12/2022), mengatakan stok CPP saat ini, khususnya beras,  perlu ditambah sebagai instrumen stabilisasi gejolak harga dan untuk mengantisipasi kondisi darurat.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah akan menyiapkan 200 ribu ton beras komersial di luar negeri yang sewaktu-waktu dapat dibawa ke Indonesia.

"Cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan secara bebas, hanya digunakan untuk beberapa kegiatan pemerintah," ujarnya.

Seperti, kata dia, untuk penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya.

"Penggunaannya akan diawasi secara ketat, untuk memastikan tidak masuk ke pasar," jelas Arief.

Ia menegaskan beras tersebut tidak akan mengganggu beras petani, karena hanya digunakan untuk kegiatan pengendalian harga dan pemenuhan pangan di tengah kondisi darurat. 

“Pemerintah berpihak penuh kepada para petani lokal, sehingga keberadaan cadangan ini akan dijaga agar tidak merusak harga beras petani. Kita juga secara konsisten terus memantau dan menjaga harga penyerapan gabah atau beras lokal di tingkat petani tetap wajar. Misi kita mewujudkan petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum,” ujarnya. 

Beras komersial ini merupakan persediaan akhir tahun sampai menunggu panen raya pada Februari-Maret 2023.

"Kita siapkan pada Februari-Maret 2023 agar Bulog dapat menyerap saat panen raya tiba untuk men-top up stoknya kembali sampai dengan 1,2 juta ton. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga floor price di tingkat petani, dan berikutnya dikeluarkan pada saat produksi beras berkurang di akhir tahun," katanya. 

Upaya pemenuhan Beras ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memastikan kebutuhan pangan seluruh masyarakat terpenuhi. Dalam Sidang Kabinet, Selasa (6/12/) di Istana Negara, Presiden kembali mengingatkan agar semua waspada, sehingga kebutuhan beras harus betul-betul dihitung.