JAKARTA -  Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid, menyayangkan minimnya publikasi dan kegiatan terkait peringatan Hari Anak Sedunia yang setiap tahunnya jatuh pada 20 November. HNW sapaan akrabnya menilai hal ini sebagai bentuk lemahnya keberpihakan pada anak-anak baik di tingkat lokal maupun global, meskipun data menunjukkan jumlah kekerasan dan kejahatan pada anak baik di Indonesia maupun di negara lain, termasuk Palestina, terus mengalami peningkatan.

“Hari ini 20 November, merupakan peringatan Hari Anak Sedunia yang telah diperingati sejak tahun 1954, dan dalam perjalanannya telah melahirkan Deklarasi Hak-Hak Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak. Sayangnya peringatan di tahun 2022 ini kurang dirasakan greget dan gaungnya oleh masyarakat. Dan Indonesia sebagai tuan rumah G20 juga abai memprioritaskan masuknya isu perlindungan anak pada Deklarasi Bali,” disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (20/11).

Di tingkat global, Perhimpunan Tahanan Palestina (PPS) merilis data bahwa 750 anak-anak Palestina telah ditahan oleh Israel sejak awal tahun 2022. Sebagian besar anak-anak tersebut telah diabaikan hak-haknya dan mengalami penyiksaan fisik dan psikologis, dengan proses penahanannya yang tidak memedulikan HAM anak, dan tidak melalui dakwaan maupun persidangan yang diakui oleh Mahkamah Internasional.

“Sangat disayangkan pada momentum Hari Anak Sedunia 2022, lembaga internasional dan Pemerintah negara-negara di dunia tidak bersikap atas isu kejahatan kemanusiaan terhadap anak-anak ini. Padahal inklusifitas untuk setiap anak yang diangkat sebagai tema tahun ini tidak akan bisa tercapai jika anak-anak masih mengalami kekerasan hingga penahanan ilegal, seperti yang dilakukan Israel pada anak-anak Palestina,” sambungnya.

Di tingkat nasional, kasus kekerasan dan kejahatan pada anak juga terus mengalami peningkatan baik jumlahnya maupun jenisnya. Pada tahun 2021 tercatat kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan mencapai 14.517, naik tajam bila dibandingkan dengan laporam kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2020 yakni 11.278.

Dirinya juga menyayangkan Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian PPPA yang tidak mengambil momentum Presidensi G20 Indonesia untuk memasukkan isu pencegahan kekerasan anak pada poin Deklarasi Para Pemimpin.

“Isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender bisa masuk sebagai poin tersendiri pada Deklarasi para Pemimpin G20 tersebut, maka seharusnya isu komitmen terhadap perlindungan anak juga bisa dimasukkan, apalagi pembahasannya sudah ada di side event C20. Ketiadaan komitmen perlindungan anak pada forum global terbesar sebelum Hari Anak Sedunia 2022 ini tentu sangat disayangkan,” lanjutnya.

Oleh karena itu Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini mengajak seluruh pihak untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan terlindungi, serta menghindarkan anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan baik oleh pelaku individual, komunal, maupun pelaku institusional seperti yang dilakukan oleh negara pendudukan Israel.

“Meskipun gaung Hari Anak Sedunia tahun 2022 ini terasa lemah, kami tetap perlu mengingatkan dan terus menyuarakan advokasi dan promosi pemenuhan serta perlindungan hak-hak anak. Mari kita jadikan Hari Anak Sedunia ini sebagai momentum agar negara dan dunia kita menjadi tempat yang semakin ramah bagi anak dan masa depan mereka. Karena merekalah yang akan mengisi, melanjutkan dan mewariskan kehidupan,” pungkasnya.