JAKARTA - Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Pemerintah menyiapkan empat skenario yang masih dalam tahap perumusan. Karena pemindahan ASN bergantung terhadap fasilitas yang tersedia di IKN.

Hal itu, diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas kepada Media di Jakarta, Selasa (25/10/2022).

"Jadi ada empat skenario terkait dengan pemilih beberapa K/L dan eslon I dan II. Skenario satu 1.800 orang, skenario kedua 2.000 sekian orang dan skenario ketiga 60.000, skenario keempat 100.000," ujar Anas.

Anas menuturkan, untuk fasilitas umum di IKN seperti sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi secara pararel akan disiapkan secara matang. Sehingga dengan itu tidak ada alasan ASN terpaksa pindah ke IKN.

"Kalau ini selesai tidak ada istilah ASN di paksa. Karena ruang publik, fasilitas pendidikan oke, dan rumah sakit semua oke dan lingkungan oke," jelas Mantan Bupati Banyuwangi ini.

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai membangun dan mengembangkan kawasan tersebut. Hingga 2024 mereka fokus pada pengembangan wilayah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A.

Juru Bicara Tim Komunikasi Rencana Pemindahan IKN Sidik Pramono menjabarkan, kawasan itu akan dibangun menjadi kota layak huni dengan fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah.

Menurut dia, KIPP 1A yang akan dibangun dengan luas sekitar 900 hektare.

Di sana akan terbangun Istana Negara, Istana Wakil Presiden, perkantoran Kemenko, Bank Indonesia, dan hunian ASN/TNI/Polri. "Kemudian, hunian tapak untuk para menteri, tempat ibadah, lengkap dengan utilitas perairan, pengelolaan banjir, jaringan listrik, jalan tol menuju ke IKN, dan jalan dalam kota," ujarnya.

Dia mengatakan pada tahun 2024 pemerintah ingin memindahkan ASN, TNI, Polri pusat ke IKN. Oleh karena itu ketika terjadi pemindahan, IKN harus sudah memiliki fasilitas memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka.