JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M HIdayat Nur Wahid, MA mengapresiasi dan mendukung sikap resmi pemerintah Australia yang menegaskan tidak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Hidayat berharap agar sikap ini diikuti negara-negara lain yang terlanjur mengikuti kemauan sepihak Israel mengakui Yerusalem sebagai ibukotanya.

Sikap pemerintahan Perdana Menteri Australia; Albanese yang disampaikan melalui Menteri Luar Negeri Penny Wong ini menganulir kecerobohan sikap pemerintah Australia sebelumnya.

Pada era pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh kelompok konservatif, sikap Australia mendukung Israel menjadikan Yerusalem sebagai ibukota mereka, dan itu menimbulkan kontroversi dan tidak sesuai dengan spirit hadirkan perdamaian di sana.

“Kebijakan terbaru PM Australia Albanese ini, bukan hanya perlu diapresiasi, tetapi juga perlu didukung oleh Masyarakat Internasional yang cinta damai, agar terciptanya perdamaian bukan hanya slogan klise” ujarnya sesudah menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Islamic Center Indonesia, Jakarta, Kamis (20/10).

HNW, sapaan akrabnya menjelaskan sikap yang belakangan dilakukan Australia, itu juga yang sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB). “DK PBB pada 2017 lalu juga secara tegas menolak klaim Israel, dan karenanya menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Tapi sangat disesalkan Amerika Serikat memvetonya,” ujarnya.

“Dengan pendekatan di atas, wajarnya agar sikap Australia ini juga dapat diikuti oleh sekutu-sekutunya, terutama negara-negara Barat. Dukungan ini bisa produktif untuk menciptakan apa yang selalu mereka serukan yaitu melawan terorisme, radikalisme dan terwujudnya perdamaian di kawasan, agar suasana damai ini juga berdampak positif di belahan-belahan dunia lainnya,” tambahnya.

HNW juga berharap agar pemerintah Indonesia dapat segera menjalin komunikasi dengan pemerintah Australia terkait dengan sikap terbarunya yang menganulir pengakuan sebelumnya bahwa Yerusalem ibukota Israel.

“Pemerintah Indonesia, terutama lewat Ibu Menteri Luar Negeri harusnya bisa berperan lebih aktif, mendukung sikap Menlu Australia yang juga perempuan itu, agar konsisten dalam penolakan Yerusalem sebagai Ibukota Israel karena tidak membantu menghadirkan perdamaian. Agar juga bisa digalang kekuatan internasional untuk menciptakan perdamaian dan mengakhiri penjajahan di Palestina,” ujarnya.

 “Hal ini sangat penting karena Kemenlu berulangkali menyatakan bahwa persoalan Palestina ini adalah jantungnya politik luar negeri Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi berulang kali menyatakan sikap dukungannya pada kemerdekaan Palestina, bahkan katanya, Indonesia berhutang pada Palestina, karena Palestina adalah satu-satunya Negara yang diundang hadir dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955, tapi sampai sekarang belum merdeka juga. Mengkoreksi pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel, dan menjadikan Yerusalem timur sebagai Ibukota Palestina, adalah salah satu jalan pentingnya”pungkas HNW