Hidayat Nur Wahid ketika menerima Ketua Presidium MER-C, dr. Sarbini Abdul Murad, di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara iII Lantai 9, Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (2/9/2022)(foto: Humas MPR)
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi sikap MerC dan warga Indonesia yang menyampaikan aspirasi konstitusionalnya ke MPR menolak kehadiran Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 yang akan diselenggarakan pada 22 Mei – 11 Juni 2023 di Indonesia.
Karena Pembukaan UUD 45 yang selalu disosialisasikan oleh MPR memang menegaskan tentang penolakan terhadap penjajahan seperti yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, serta prinsip tujuan kemerdekaan Indonesia juga untuk ikut terlibat menghadirkan ketertiban Dunia yang antara lain berdasarkan perdamaian dan kemerdekaan.
"Maka sewajarnya kalau pemerintah tidak mengizinkan tim Israel main di Indonesia, sebagaimana dahulu sudah dilakukan oleh Presiden Sukarno. Dan mestinya, Indonesia sebagai negara berdaulat yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, lebih mudah untuk menolak, karena Indonesia bisa dengan tegas menyampaikan tidak bisa memberi visa untuk warga berpaspor Israel, ujar HNW.
"Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat yang menolak penjajahan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina, mestinya bisa disikapi dengan elegan dan konsisten oleh Pemerintah Indonesia sehingga berdampak kepada dukungan atas kemerdekaan Palestina dan mengkoreksi penjajahan Israel atas Palestina,” kata Hidayat Nur Wahid ketika menerima Ketua Presidium MER-C, dr. Sarbini Abdul Murad, di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara iII Lantai 9, Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (2/9/2022). Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) melakukan “Safari Politik Kemanusiaan untuk Menolak Kedatangan Tim Nasional Israel”.
Indonesia sejak awal menolak Israel. Amanat konstitusi Indonesia menolak segala bentuk penjajahan termasuk penjajahan Israel atas Palestina. Sikap sesuai konstitusi ini sudah menjadi sikap Presiden Bung Karno dan presiden-presiden Indonesia setelah Bung Karno.
“Beberapa kali Bung Karno tidak mengakui dan tidak mau terlibat dengan Israel maupun mengundang mereka ke Indonesia. Pada saat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, Bung Karno menolak keinginan Israel untuk diundang Indonesia. Bung Karno malah mengundang Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, tokoh pejuang Palestina dan mufti di Al Quds Jerusalem, yang bahkan sejak tahun 1944 sudah menyuarakan pentingnya dukungan untuk kemerdekaan Indonesia,” kata HNW.
Dalam ajang olahraga, Bung Karno melarang Timnas Indonesia bertanding melawan Israel pada kualifikasi Piala Dunia 1958, dan melarang kedatangan Timnas Israel pada Asian Games 1962.
“Indonesia mempunyai sikap dasar. Pembukaan UUD sudah sangat jelas dan itu cita-cita Indonesia. Bung Karno dengan gamblang menterjemahkan Pembukaan UUD itu dalam berbagai event internasional. Timnas Indonesia tidak mau bertanding dengan Israel. Israel menghormati sikap Indonesia,” ujar HNW.
Indonesia punya utang sejarah dengan Palestina. Satu-satunya negara yang belum merdeka pada waktu Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 adalah Palestina.
“Artinya, Indonesia seharusnya membayar utang sejarah itu dengan memaksimalkan usaha untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Karena itu, seluruh manuver apapun yang bermakna pengakuan pada Israel dan semakin menjauhkan Palestina merdeka harus dihindari,” imbuh politisi PKS ini.
HNW menegaskan sebagaimana komitmen konstitusional Indonesia untuk membela Palestina dalam kerangka menjunjung kemerdekaan dan ketertiban dunia, semestinya Kemenpora dan PSSI melanjutkan sikap konstitusional yang sudah dicontohkan oleh Bung Karno dan Presiden-Presiden RI berikutnya. “Mestinya Kemenpora jangan memberi jaminan kepada Timnas Israel, apalagi juga belum dibahas di DPR. Seharusnya lebih dulu dibahas dengan wakil rakyat. Dan, dengarkan suara nurani rakyat Indonesia, dengan bertanya kepada MUI, Ormas-Ormas Islam, untuk kemudian kembali ke jatidiri Indonesia yang konsisten membela Palestina dan menolak penjajahan Israel,” tandasnya.
Sebagai negara merdeka dan berdaulat Indonesia bisa mencontoh Qatar. Negara Qatar menjadi tuan rumah World Cup 2022. Qatar berani menyatakan memiliki budaya dan budaya Qatar menolak LGBT. Dunia internasional bisa menerima kekhasan budaya Qatar. “Kenapa itu tidak dilakukan Indonesia. Qatar negara kecil tetapi berani dan bisa. Indonesia sebagai negara besar tentu lebih bisa. Indonesia terhormat di dunia Barat, dan di Timur Tengah. Indonesia terhormat dan jangan dikerdilkan seolah-olah kita hanya menjadi tuan rumah piala dunia U-20 kemudian menerima Timnas Israel,” katanya.
“Jadi Indonesia bisa menolak Timnas Israel. Kita menjaga harga diri dan kehormatan sebagai negara merdeka. Kedaulatan bangsa dan negara manapun diakui. Pada waktu Formula E dan Motogp di Lombok, ketika penyerahan hadiah tidak memakai Champagne. Ternyata bisa. Lalu, kenapa kita tidak bisa menolak Timnas Israel? Seharusnya bisa, dan kedaulatan bangsa dihormati dan tidak ada yang mempermasalahkan," tutupnya.