Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menegaskan, masing-masing partai politik memiliki mekanisme sendiri dalam pemilihan Ketum parpol yang diatur dalam AD/ART yang dibahas di kongres partai.
Berdasarkan perhitungan, Ade telah menjabat sebagai bupati sejak 5 September 2018 sehingga sudah memasuki dua periode kepemimpinan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pelestarian bahasa daerah adalah bagian dari amanat konstitusi sekaligus cerminan identitas bangsa yang kaya akan budaya
Pilkada Jawa Tengah, MK Kabulkan Pencabutan Gugatan Andika-Hendi
Fraksi PKB MPR RI mendukung KKP yang telah membongkar pagar laut, dan juga memberikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN yang telah mencabut sekitar 50 SHGB dan SHM
Catat, MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pilkada Pada Tanggal Ini
Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan perlunya kajian mendalam oleh MPR RI mengenai Pembaruan dan Perubahan UUD 1945 guna mengakomodasi perkembangan zaman serta kebutuhan demokrasi modern
Kamis, 2 Januari 2025 MK membuat keputusan baru yang menetapkan bahwa semua partai politik peserta pemilu diperbolehkan capres dan cawapres sendiri.
Hapus Presidential Threshold, MK Berikan Pedoman Rekayasa Konstitusional
MK menyatakan norma Pasal 222 dalam UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
Keseluruhan empat pilar MPR RI tersebut untuk bisa juga mendidik segenap mahasiswa peserta program Magang Di Rumah Rakyat
Anies Mayangsari: Perpustakaan MPR RI Bertekad Jadi Pusat Rujukan Studi Konstitusi
Waka MPR: Peduli Lingkungan Hidup Merupakan Amanat Konstitusi
Gugatan yang diajukan dari pemilihan bupati masih mendominasi semua gugatan yaitu sebanyak 215 gugatan
Anies Mayangsari: Kita Jadikan Perpustakaan MPR Pusat Rujukan Studi Konstitusi
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengatakan, program makan bergizi gratis merupakan amanat konstitusi atau UUD 1945
Baru Berumur 7 Tahun, UU Pemilu Sudah Diuji 152 Kali
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritik adanya permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas sejumlah undang-undang agar dimungkinkan warga tidak beragama.
