JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon berharap perpustakaan DPR RI dapat menampung banyak karya dari penulis-penulis Indonesia dan dunia didalamnya. Hal tersebut diungkapkannya dalam seminar `Perpustakaan dan Politik: Bagaimana Meyakinkan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)` yang diselenggarakan oleh perpustakaan DPR RI.

“Perpustakaan adalah infrastruktur intelektual terpenting dari sebuah bangsa. Perpustakaan di parlemen memiliki peran penting sebagai pendukung dalam menghasilkan sebuah output dari parlemen,” ujar Fadli zon yang hadir secara virtual, Rabu (31/8/2022).

Dilanjutkannya, perpustakaan parlemen sangat penting karena dari parlemen lahir produk-produk yang mengikat seluruh warga negara seperti produk hukum, terutama untuk produk legislasi harus produk terbaik dan dihasilkan dari pikiran-pikiran terbaik juga.

Selain itu, perpustakaan parlemen memiliki orientasi yang dapat mendukung parlemen. Dalam hal ini tentunya pengetahuan dan peningkatkan literasi bagi anggota parlemen dan masyarakat umum. Selain itu, perpustakaan juga sebagai bagian dari transparansi kepada masyarakat dari produk-produk yang dihasilkan parlemen.

Meski demikian, politisi dari fraksi Partai Gerindra ini sedikit menyayangkan karya-karya pemikir atau tokoh intelektual berbentuk buku, berisikan sejarah Indonesia banyak yang belum diterjemahkan. Fadli berharap perpustakaan DPR RI dapat menampung banyak karya dari penulis-penulis Indonesia dan dunia didalamnya.

“Perpustakaan parlemen jangan dibelakang tetapi harus berada di depan, bukan secara fisik melainkan menjadi ‘otaknya’. Mudah-mudahan suatu hari perpustakaan parlemen ini menjadi perpustakaan induk, selain perpustakaan nasional,” ujar Fadli yang juga seorang kolektor buku dan karya-karya seni ini.

Sementara itu, Deputi Administrasi Setjen DPR RI, Sumariyandono yang ikut hadir dan membuka Diskusi yang melibatkan pustakawan internasional itu, juga berharap agar dalam diskusi ini memunculkan strategi yang baik dan strategi yang pas bagi perpustakaan parlemen. Agar bisa menjadi peprustakaan yang lebih kredibel dan bisa diandalkan dalam mendukung fungsi, serta tugas kedewanan.