JAKARTA - Penyuluh pertanian memiliki peran strategis dalam mengawal keberlangsungan pangan nasional, terutama dalam menghadapi krisis pangan global. Karena itulah, Kementerian Pertanian (Kementan) terus menjaga semangat para penyuluh di lapangan.

Hal ini dibahas pada kegaitan Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) volume 30, mengangkat tema Antisipasi Krisis Pangan Global, dilaksanakan di AOR Badan Pusat Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDMP), Jakarta, Jumat (19/8).

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo mengatakan terus melakukan komunikasi dengan penyuluh untuk mengetahui kondisi terbaru di lapangan secara rutin.

"Penyuluh itu pendamping petani, sumber informasi petani. Jadi jika penyuluh kebanyakan di kota daripada di desa maka rusak ini karena penyuluh harusnya di desa membimbing petani. Penyuluh adalah komunikator, integrator, motivator, organisator, dan dinamisator. Ini terus saya pantau," ujar Syahrul.

Senada dengan hal tersebut Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi mengatakan, pihaknya terus berupaya memastikan penyuluh mendukung petani secara teknis.

"Selain itu penyuluh juga mendukung program penelitian dengan penyebarluasan teknologi inovasi pertanian melalui media yang efektif menjangkau sasaran luas seperti media audiovisual dan media sosial," ujar Dedi.

Narasumber MSPP kali ini, Pembina Perhiptan, Mulyono Machmur, mengatakan sertfikat penghargaan pengakuan sebagai negara Swasembada Beras tahun 2019-2021 dari IRRI (Internasional Rice Research Institute), yang diterima oleh Indonesia merupakan suatu kebanggaan tersendiri.

"Kita cukup berbangga dan mengapresiasi kepada pihak-pihak yang telah ikut menjadikan Indonesia sebagai swasembada beras kembali khususnya kepada petani Se Indonesia dan Penyuluh yang sangat berjasa dalam mensejahterakan pangan Indonesia," ujar Mulyono.

Mulyono menambahkan terakhir kali Indonesia memperoleh penghargaan tersebut pada zaman Presiden Soeharto 1984-1986. Beliau mengingatkan dengan tegas perlu diperhatikan agar pemberian swasembada beras ini disikapi dengan hati-hati. Sebab, jika terlalu bereuforia berlebihan dikhawatirkan bisa mengulang kesalahan era orde baru.

"Saat ini telah terjadi krisis pangan global sekiranya ada 60 negara yang dilanda krisis pangan serta inflasi. Oleh karena itu penyuluh harus waspada untuk mengatasi krisis pangan global. Kita harus mampu membangun pangan yang berkecukupan bagi seluruh masyarakat Indonesia," tegas Mulyono.

Narasumber kedua, Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat, Entang Satraamadja mengatakan untuk menghindari krisis pangan global dan juga impor pangan, penyuluh pertanian harus beralih dan mampu mengdiversifikasi pangan-pangan impor ke pangan lokal.

"Pangan Lokal merupakan komponen yang penting agar tercegahnya krisis-krisis pangan yang akan terjadi," ujar Entang.

Lebih lanjut, Entang mengatakan apabila penyuluh tidak memperdulikan pangan-pangan lokal maka kita akan ketergantungan kepada pangan impor.

"Penyuluh harus tetap bersemangat, Anda harus tetap bersemangat jangan sampai Indonesia mengalami krisis pangan. Saya menghimbau kepada Penyuluh agar tetap semangat dalam menyampaikan dan mendorong para petani dalam membantu mewujudkan kesejahteraan pangan," tegas Entang.

Perlu diketahui saat ini harga gandum telah melonjak sangat tinggi disebabkan perang yang terjadi antara Russia dan Ukraina, akibat dari peperangan tersebut pasokan gandum seluruh dunia terhambat dikarenakan Russia dan Ukraina merupakan eksportir gandum terbesar. Oleh karena itu, kita harus beralih untuk memproduksi pangan lokal sebagai diversifikasi pangan impor.

"Dan kepada pemerintah sangat wajib memperdulikan keadaan kepada penyuluh agar mereka mampu mensejahterakan Negara dalam membangun pangan Nasional dan mencegah terjadinya krisis pangan," pungkas Entang.