JAKARTA - Kudeta tahun lalu dan serangan militer yang sedang berlangsung untuk menegaskan kendali telah memakan banyak korban anak-anak di Myanmar, kata PBB pada Rabu.

Setidaknya 382 anak telah dibunuh atau dilukai oleh kelompok bersenjata sejak kudeta Februari 2021, sementara lebih dari 1.400 anak dilaporkan telah ditangkap secara sewenang-wenang, menurut Komite Hak Anak PBB.

“Anak-anak yang ambil bagian atau dicurigai berpartisipasi dalam protes termasuk di antara mereka yang ditahan oleh militer. Setidaknya 274 tahanan politik anak tetap berada dalam tahanan militer hingga 27 Mei tahun ini,” bunyi pernyataan PBB.

“Waktu hampir habis untuk menyelamatkan generasi Myanmar yang dilanda bencana,” komite memperingatkan, mendesak masyarakat internasional untuk mengambil tindakan cepat karena “anak-anak terus menanggung beban” dari tindakan kekerasan junta.

Seruan untuk intervensi datang ketika Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn, sebagai utusan khusus ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa saat ini (ASEAN), memimpin delegasi ke Myanmar dalam perjalanan lima hari.

Kamboja adalah ketua kelompok regional 10 negara tahun ini, dan ini adalah kunjungan kedua Sokhonn ke negara itu untuk mengupayakan implementasi dari rencana lima poin yang disusun oleh ASEAN setelah pemerintahan Aung San Suu Kyi digulingkan oleh junta militer.

Sementara sejarah Myanmar yang mayoritas beragama Buddha penuh dengan rezim junta, kudeta terbaru telah bertemu dengan kerusuhan sipil massal. Militer telah menggunakan kekuatan brutal dalam upayanya untuk memadamkan perbedaan pendapat dan membunuh lebih dari 2.000 orang, menurut pemantau lokal.

PBB memperkirakan bahwa lebih dari 700.000 orang mengungsi di negara itu pada 1 Juni, termasuk lebih dari 250.000 anak-anak.

Komite tersebut mengatakan 7,8 juta anak masih putus sekolah, dengan banyak “dilaporkan … diculik dan direkrut untuk konflik bersenjata.”

Mereka menuduh tentara Myanmar “menyandera anak-anak pembela hak asasi manusia untuk menekan orang tua mereka agar menyerah.”

Setidaknya 61 anak saat ini disandera oleh junta, tambah pernyataan itu.

PBB juga menyatakan keprihatinan mendalam atas langkah militer Myanmar yang sengaja menghalangi “akses ke makanan, dana, bantuan medis, dan komunikasi untuk melemahkan basis dukungan untuk perlawanan bersenjata dan memprovokasi ketakutan.”