JAKARTA - Sebesar 63,1 persen responden setuju jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak Kabinet Indonesia Maju.

Hal tersebut mengemuka dalam hasil survei lembaga survei Charta Politika Indonesia.

“Ketika kami uji lebih lanjut, 63,1 persen memang menyatakan setuju apabila dilakukan reshuffle,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam acara Rilis Survei Charta Politika: Membaca Situasi Politik dan Konstelasi Elektoral Pasca Rakernas Projo yang disiarkan di platform Zoom Meeting, dipantau dari Jakarta, Senin (13/6/2022).

Menurut Yunarto, tendensi tersebut terlihat dari selisih atau jarak antara kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang berada pada angka 68,4 persen, dengan kepuasan publik terhadap kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju yang berada pada angka 53,5 persen.

Selisih sebesar 14,9 persen tersebut, menurut Yunarto, menunjukkan bahwa ada yang salah dari kinerja menteri. Padahal, menteri secara operasional menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

"Ketika kepercayaan publik ke pemerintah turun, menterinya turun lebih jauh lagi. Ketika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah naik, kepuasan terhadap menteri tetap segitu-segitu saja," ucap Yunarto.

Apalagi, isu mengenai reshuffle menteri kembali menguat di dalam pemberitaan hingga menjadi gosip politik. Oleh karena itu, isu mengenai reshuffle menteri merupakan salah satu isu yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Terlebih, persentase publik yang menyetujui Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan langkah yang tepat, kata Yunarto.

"Memang dukungan atau dorongan dari publik untuk adanya reshuffle itu sangat besar, ada di angka 63,1 persen. Jauh dari yang menyatakan tidak setuju, hanya 24,3 persen," ucapnya.

Bahkan, Yunarto memprediksi, apabila presiden melakukan reshuffle menteri, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dapat meningkat.

Reshuffle menteri akan menjadi salah satu faktor pendorong kepuasan publik, dengan catatan perombakan dilakukan oleh Presiden Jokowi berdasarkan kepada kebutuhan kinerja, bukan untuk menjadi tata ulang koalisi partai.

"Ini momen yang tepat apabila betul Jokowi berencana melakukan reshuffle," ujar Yunarto.