JAKARTA - Untuk mewujudkan keadilan pembangunan dan mencapai rasio elektrifikasi 100 persen yang ditargetkan tercapai pada tahun ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus mendorong pemerataan akses listrik di daerah-daerah terpencil.  

Dalam pernyataannya  di Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana mengatakan rasio elektrifikasi telah mencapai angka 99,52 persen dari target 100 persen per triwulan I-2022.

"Rasio elektrifikasi ini dipantau setiap saat karena menyangkut keadilan dan pemerataan akses listrik untuk seluruh rakyat Indonesia," kata Rida.

Pemerintah mengakui lokasi yang kian terpencil menjadi tantangan tersendiri dalam menghadirkan akses listrik untuk rakyat, sehingga pencapaian rasio elektrifikasi 100 persen agak tertunda.

Pemerintah memiliki tiga strategi untuk mewujudkan rasio elektrifikasi 100 persen di Indonesia, yakni perluasan jaringan, pembangunan mini-grid, dan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan lengkap dengan alat penyalur daya listrik (APDAL) serta stasiun pengisian energi listrik (SPEL).

Strategi perluasan jaringan listrik dilakukan untuk desa yang dekat dengan jaringan distribusi eksisting. Sedangkan, strategi pembangunan mini-grid dilakukan melalui pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan potensi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal dan masyarakatnya bermukim secara komunal.

Kemudian, strategi pembangunan pembangkit energi baru terbarukan lengkap dengan APDAL dan SPEL untuk menerangi desa di kawasan perbukitan yang pemukiman masyarakatnya masih tersebar.

Untuk mewujudkan rasio elektrifikasi 100 persen, pemerintah mengajukan tambahan penyertaan modal negara atau PMN untuk PT PLN (Persero) dengan besaran nilai mencapai Rp10 triliun. Tambahan PNM yang diajukan kepada parlemen itu salah satunya digunakan untuk menghadirkan listrik di daerah-daerah terpencil.