• Hiburan

Pejabat Transisi Presiden Terpilih Korea Selatan Kunjungi Kantor HYBE Corporation

Ariyan Rastya | Minggu, 03/04/2022 19:55 WIB
Pejabat Transisi Presiden Terpilih Korea Selatan Kunjungi Kantor HYBE Corporation Ketua Hybe Bang Si-hyuk (kiri) berbicara dengan Ketua komite transisi presiden Ahn Cheol-soo di kantor perusahaan di Seoul pada hari Sabtu. Foto: The Korea Herald

JAKARTA - Tim transisi dari Presiden terpilih Korea Selatan Yoon Suk-yeol pada hari Sabtu (2/4) mengunjungi kantor HYBE Corporation selaku agensi dari boy band terkenal BTS untuk membahas hal-hal yang harus dilakukan penmerintah baru terhadap perkembangan dunia hiburan khususnya industri K-Pop.

Ahn Cheol-soo selaku Ketua Komite Transisi Presiden mengatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk mendengarkan apa yang dapat dilakukan pemerintah baru untuk bisnis Start-Up dan hiburan.

Dikutip dari The Korea Herald, kunjungannya dilakukan di tengah spekulasi bahwa mereka dapat membahas masalah pembebasan wajib militer untuk anggota BTS dengan Bang Si-hyuk, pendiri dan ketua HYBE.

Awalnya, kedatangan pejabat tersebut dianggap sebagai bentuk pembahasan lanjutan dari perizinan tentang pembebasan wajib Militer bagi anggota BTS, namun tidak ada pembahasan apapun dalam kunjungan tersebut.

"Tidak disebutkan [pengecualian militer untuk anggota], pertemuan ini hanya membahas tentang kebijakan baru dari pemerintah yang baru,” kata Ahn.

Diketahui, semua pria Korea Selatan yang berbadan sehat diwajibkan untuk bertugas di militer selama sekitar dua tahun. 

Tetapi hanya atlet yang mendapatkan penghargaan internasional dan musisi klasik yang diberikan pengecualian untuk tidak menjalankan wajib militer sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah atas peran mereka dalam mempromosikan citra negara di luar negeri.

Namun sejak kepemimpinan Presiden sebelumnya, ada RUU baru yang memberikan kesempatan bagi setiap artis K-Pop Pria terkenal untuk menggantikan tugas wajib militernya dengan program altenatif lain, namun RUU tersebut statusnya masih tertunda di Majelis Nasional.

Kementerian Pertahanan sebelumnya menekankan perlunya "kehati-hatian" dalam mempertimbangkan apakah akan mengizinkan pengecualian dinas militer tugas aktif untuk BTS.

FOLLOW US