JAKARTA - Junta Myanmar memamerkan kekuatan militernya dengan parade di ibu kota Naypyitaw pada hari Sabtu, 12 Februari 2022. Pemimpinnya Min Aung Hlaing mengatakan, kudeta tahun lalu diperlukan untuk melindungi negara dari musuh, baik domestik maupun asing.

Merayakan Hari Persatuan Myanmar, yang menandai kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Inggris pada tahun 1947, pemerintah juga mengumumkan bahwa 814 tahanan akan diampuni. Pengampunan sering diberikan pada hari libur besar.

Tidak jelas apakah Sean Turnell dari Australia, seorang penasihat ekonomi sebelum penggulingan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang ditahan selama lebih dari setahun, termasuk di antara mereka yang diampuni.

Hari itu dimulai dengan pemadaman internet seluler mulai pukul 04.00 waktu setempat, dengan parade unit tentara dan pegawai negeri sipil berlangsung di pagi hari. Turut ambil bagian adalah delegasi dari negara bagian Karen, Chin, dan Kayah Myanmar, di mana konflik bersenjata etnis dan anti-militer berkecamuk.

Min Aung Hlaing mengecam perlawanan terhadap rezim baru. "Kekerasan di Myanmar menyebabkan kekacauan dan orang-orang menderita," katanya pada upacara yang disiarkan televisi.

Junta menghabiskan setidaknya $5 juta atau sekitar Rp 71 miliar lebih untuk upacara tersebut, sebuah media lokal melaporkan.

Salah satu kelompok utama di balik protes, Komite Pemogokan Umum Kebangsaan, mengatakan di Facebook bahwa tahanan politik yang ditahan di penjara Insein di Yangon telah memulai mogok makan pada hari Sabtu. Tidak jelas berapa banyak tahanan yang memulai mogok makan.

Satu dekade reformasi demokrasi dan kemajuan ekonomi di Myanmar berakhir dengan kudeta 1 Februari 2021.

Min Aung Hlaing mengulangi pernyataan junta bahwa ia mengambil alih kekuasaan karena percaya Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pemenang Nobel Perdamaian Suu Kyi secara curang memenangkan pemilihan 2020. NLD mengatakan menang secara demokratis.

Junta telah menangkap ribuan orang termasuk Suu Kyi, yang masih dalam tahanan di sebuah lokasi yang dirahasiakan menghadapi tuntutan hukum yang dapat menyebabkan hukuman tambahan hingga 150 tahun penjara atau lebih.

Pasukan keamanan telah menewaskan sedikitnya 1.547 orang yang menentang pengambilalihan itu, menurut penghitungan oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).

Junta mengatakan jumlah AAPP dibesar-besarkan dan tentara juga tewas dalam pertempuran.