JAKARTA - Pemerintah Inggris akan memotong pendanaan British Broadcasting Corporation (BBC) dengan memerintahkan pembekuan dua tahun pada biaya yang dibayar orang untuk menonton siarannya, seperti dilaporkan Mail on Sunday. Masa depan BBC yang didanai oleh pembayar lisensi adalah topik perdebatan politik terus-menerus selama pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson yang menyarankan pendanaannya perlu direformasi.

Hal itu akan menjadi pukulan besar bagi keuangan BBC karena mencoba bersaing dengan outlet berita yang didanai swasta dan sejenisnya, Netflix dan layanan streaming hiburan lainnya yang didanai oleh langganan konsumen.

Pada bulan November, pemerintah meluncurkan negosiasi untuk menyetujui berapa biaya lisensi TV, bagian dari penyelesaian pendanaan lima tahun yang akan dimulai pada April 2022.

Departemen Digital, Media, Budaya dan Olahraga menolak berkomentar ketika ditanya tentang laporan Mail on Sunday. Sekretaris Kebudayaan Nadine Dorries mengatakan bahwa penyelesaian biaya lisensi akan menjadi kesepakatan terakhir dan men-tweet tautan ke artikel Mail on Sunday.

"Saatnya sekarang untuk mendiskusikan dan memperdebatkan cara-cara baru untuk mendanai, mendukung, dan menjual konten Inggris yang hebat," katanya di Twitter, seperti dikutip Reuters.

BBC menolak mengomentari tweet Dorries atau laporan Mail on Sunday.

Oposisi Partai Buruh mengatakan pemotongan dana itu bermotif politik. "Perdana Menteri dan Menteri Kebudayaan tampaknya sangat ingin menyerang institusi Inggris yang hebat ini karena mereka tidak menyukai jurnalismenya," kata Lucy Powell, anggota parlemen Partai Buruh dan kepala kebijakan budaya.

Keluaran berita BBC secara teratur dikritik oleh partai-partai politik Inggris. Liputannya tentang masalah Brexit, yang menjadi perhatian pemerintahan Johnson, telah lama dianggap terlalu kritis oleh para pendukung untuk meninggalkan Uni Eropa.

Pekan lalu, seorang anggota parlemen Konservatif mengatakan liputan BBC yang berkaitan dengan pesta-pesta di kediaman Johnson di Downing Street selama penguncian virus corona merupakan "upaya kudeta" terhadap perdana menteri.