JAKARTA - Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev menerima pengunduran diri kabinet pemerintahannya pada Rabu, 5 Januari 2022 di kantornya. Pengunduran diri itu dilakukan setelah kenaikan harga bahan bakar di negara kaya minyak di Asia Tengah itu memicu protes, yang menyebabkan hampir 100 polisi terluka.

Polisi menggunakan gas air mata dan granat kejut pada Selasa malam untuk mengusir ratusan pengunjuk rasa keluar dari alun-alun utama di Almaty, kota terbesar di bekas republik Soviet. Bentrokan juga berlangsung selama berjam-jam di daerah-daerah dan kota terdekat.

Protes mengguncang citra bekas republik Soviet itu sebagai negara yang selama ini stabil secara politik dan mapan secara ekonomi karena menghasilkan ratusan miliar dolar investasi asing di industri minyak dan logam selama tiga dekade kemerdekaannya.

Berbicara kepada penjabat anggota kabinet, Tokayev memerintahkan mereka dan gubernur provinsi untuk mengembalikan kontrol harga LPG dan memperluasnya ke bensin, solar, dan barang-barang konsumen "penting secara sosial" lainnya.

Berita yang dirilis dari Reuters menyebutkan, Tokayev juga memerintahkan pemerintah untuk mengembangkan undang-undang kebangkrutan pribadi dan mempertimbangkan untuk membekukan harga utilitas dan mensubsidi pembayaran sewa untuk keluarga miskin.

Dia mengatakan situasinya membaik di kota-kota yang dilanda protes setelah keadaan darurat diumumkan yang mencakup jam malam dan pembatasan pergerakan.

Protes dimulai di provinsi barat penghasil minyak Mangistau pada hari Minggu setelah pencabutan harga bahan bakar gas cair, bahan bakar mobil yang populer, sehari sebelumnya, setelah itu harganya naik lebih dari dua kali lipat.

Tokayev mengumumkan keadaan darurat di Almaty dan Mangistau dan mengatakan bahwa provokator domestik dan asing berada di balik kekerasan tersebut.

Secara terpisah, kementerian dalam negeri mengatakan bahwa selain Almaty, gedung-gedung pemerintah diserang di kota selatan Shymkent dan Taraz semalam, dengan 95 petugas polisi terluka dalam bentrokan. Polisi telah menahan lebih dari 200 orang.

Walikota Almaty Bakytzhan Sagintayev mengatakan dalam sebuah pidato kepada penduduk bahwa situasi di kota itu terkendali dan pasukan keamanan menahan "provokator dan ekstremis".