Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato secara virtual di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Partnering for Green Growth and Global Goals 2030 (P4G) atau Kemitraan Tentang Pertumbuhan Hijau dan Target Global 2030 yang digelar di Korea Selatan, Minggu, 30 Mei 2021. (foto: BPMI Setpres/ presidenri.go.id)
Katakini.com - PT Danareksa (Persero) resmi ditetapkan sebagai Holding BUMN yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 113 Tahun 2021 yang diterbitkan dan mulai berlaku pada 10 November 2021.
Beleid yang diteken tersebut sekaligus mengubah PP Nomor 25 tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Danareksa.
Dalam ketentuan baru, Presiden menetapkan sejumlah kegiatan yang menjadi tujuan dari pendirian Danareksa sebagai Holding BUMN. Adapun kegiatan yang dimaksud diantaranya, mengelola anak perusahaan bidang jasa keuangan, kawasan industri, sumber daya air, jasa konstruksi dan konsultansi konstruksi, manufaktur, media dan teknologi, hingga transportasi dan logistik.
Lalu, perusahaan bertugas mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan menuju pemerataan pendapatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana.
Perseroan juga bertugas untuk melaksanakan kegiatan investasi dan konsultansi manajemen, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan perseroan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Tugas-tugas Danareksa yang diatur Kepala Negara dalam PP Nomor 113 Tahun 2021 tersebut sekaligus mengubah ketentuan dalam pasal 2 PP Nomor 25 tahun 1976
"Untuk mencapai tujuan kegiatan, perusahaan menjalankan kegiatan utama antara lain aktivitas perusahaan holding, termasuk mendirikan atau turut serta dalam badan lain, aktivitas kantor pusat," demikian bunyi pasal 3 beleid tersebut, dikutip Rabu (24/11/2021).
Kegiatan utama lain yang dijalankan Danareksa meliputi, investasi langsung atau tidak langsung, dan aktivitas restrukturisasi perusahaan atau aset, aktivitas pengelolaan aset BUMN atau badan usaha lain, aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas penunjang jasa keuangan lain.
Lalu, aktivitas penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat, dan aktivitas lain dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
Perusahaan juga dapat melakukan kegiatan usaha lain dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
