Katakini.com- Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menanggapi polemik pengesahan RUU Cipta Kerja yang akhirnya diteken DPR RI. Menurut Anwar pengesahan RUU Ciptaker di tengah penolakan masyarakat, justru semakin menunjukkan kesan dunia perpolitikan tanah air sudah dikuasai oligarki politik.

"Karena DPR yang merupakan wakil rakyat lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital dari pada membela kepentingan rakyat banyak," ujar Anwar dalam keterangannya, Selasa (6/10/2020).

Menurutnya, anggota DPR tidak ada yang berani menyuarakan suara yang berbeda, selain dari kepentingan pimpinan partainya.

"Karena takut oleh pimpinan partainya mereka itu akan di PAW (pergantian antar waktu) sehingga akhirnya para anggota DPR tersebut lebih mendengarkan keinginan pimpinan partainya dari pada mendengarkan keinginan rakyatnya," tegasnya.

Hal ini diperparah dengan mahalnya ongkos politik sekarang. Dimana konsekuensinya, aktor politik yang tidak punya uang banyak untuk membiayai kegiatan politik, sehingga mau tidak mau mereka akan meminta bantuan kepada para pemilik kapital.

Jika hal itu terjadi maka para anggota DPR akan ditawan oleh para pemilik kapital guna mengamankan kepentingan bisnis mereka.

"Dan saya lihat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini situasi seperti itulah yang sangat-sangat tampak oleh saya. Sehingga UU ini benar-benar kelihatan lebih banyak membela kepentingan pemilik modal dan sangat mengabaikan kepentingan rakyat luas," tukas Sekjen MUI tersebut.