Katakini.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai keberhasilan seorang kepala daerah tidak hanya diukur dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penurunan angka kemiskinan juga semestinya menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan. Salah satu indikasinya adalah jumlah masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) menurun.

"Seharusnya kriteria keberhasilan seorang kepala daerah itu seharusnya bisa diukur juga dari besar kecilnya alokasi anggaran untuk subsidi atau bansos setiap tahun," kata Wakik Ketua KPK Alexander Marwata dalam acara diskusi `Pemanfaatan NIK untuk Program Subsidi Pemerintah` yang merupakan rangkaian dari kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK), Rabu (26/8/2020).

Pria yang akrab disapa Alex itu mengatakan, jika alokasi anggaran subsidi dan bansos terus bertambah setiap tahun hal itu menandakan kepala daerah telah gagal menekan angka kemiskinan.

Hal ini dikarenakan, semakin bertambahnya anggaran bansos berarti jumlah penduduk miskin semakin bertambah.

"Dengan ketentuan kriterianya jelas siapa yang berhak menerima subdsidi dan bantuan soasial. Itu harus jelas yang berhak dapat subdisi," katanya.

Komisioner KPK dua periode ini mengatakan, jika seorang kepala daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan sudah sepatutnya mendapat apresiasi. Karena, kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan berbangsa dan bernegara.

"Saya kira layak dan pantas diberikan insentif jangan hanya yang laporan keuangannya WTP. Kan tujuannya untuk mensejahterkan masyarakat kalau itu berhasil layak dong dapat insentif," katanya.