KPK Geledah Rumah Wali Kota Madiun, Sita Uang dan Dokumen
KPK Panggil 5 Orang Saksi Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
KPK menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa yang menjerat Bupati Pati, Sudewo dan kawan-kawan
KPK menyita barang bukti berupa uang tunai Rp550 juta dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan Wali Kota Madiun Maidi
KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo dan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Kabupaten Pati.
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong mengomentari Bupati Pati Sudewo yang terjaring OTT KPK
Tim Penyidik KPK menangkap total delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Sudewo termasuk camat hingga kepala desa
KPK menyita uang miliaran rupiah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo dan sejumlah pihak lainnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus yang menyeret Bupati Sudewo dan kawan-kawan terkait digaan suap jual beli jabatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jawa Timur
15 Orang Terjaring OTT KPK di Madiun
KPK menakar bahwa pengembalian uang dari biro perjalanan haji terkait kasus dugaan korupsi kuota haji akan mencapai lebih dari Rp100 miliar.
KPK Dalami Aliran Uang Dugaan Korupsi Ade Kunang ke Wakil Ketua DPRD Bekasi
Ketua KPK Bantah Pimpinan KPK Beda Sikap Soal Kasus Korupsi Haji
KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman, yakni pada 17 Desember 2024
KPK telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 untuk kasus yang menjerat mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman.
KPK mengungkapkan ada jejak komunikasi yang dihapus dalam kasus yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang
Ketiganya saat ini berstatus PNS non-aktif hingga mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap
KPK menduga Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara menerima uang dugaan tindak pidana korupsi hingga Rp1,133 miliar
Kejaksaan Agung mengambil alih kasus pemerasan jaksa di Banten dari KPK
