Katakini.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengaku sudah mendapatkan komitmen dari pemerintah soal pembayaran utang sebesar Rp45 triliun di tahun 2020 ini.

Utang pemerintah tersebut dalam bentuk kompensasi atas batalnya rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik/TDL pada tahun 2018 dan 2019.

"Jadi kami sampaikan kompensasi tahun 2018 dan kompensasi tahun 2019 yang Rp 45 triliun itu baru akan dibayar di tahun 2020 ini. Dan itu sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa PLN akan menerima pembayaran sekitar Rp 45 triliun itu di tahun 2020 ini," kata Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini saat Rapat Dengar Pendapat dengan Anggota Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Terkait rencana pelunasan utang pemerintah tersebut dirinya sangat menyambut baik. Pasalnya uang tersebut bisa secepatnya digunakan perseroan untuk mendongkrak kinerja perusahaan, dalam upaya meningkatkan servis kepada pelanggan dan perseroan khususnya. "Kami sangat berterima kasih atas support dari bapak dan Ibu di dewan, sehingga utang kompensasi pemerintah sebesar Rp 45 triliun itu insyaallah akan dibayar di tahun 2020 ini," ujar dia.

Pada triwulan pertama 2020, perusahaan listrik negara tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 38,88 triliun yang diakibatkan selisih nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pada kuartal pertama nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp 16.367 per US$, dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp 14.244 per US$. "Maka berdasarkan PSAK 10, perusahaan berkewajiban untuk mencatat selisih kurs sebesar Rp 51,97 triliun, sehingga berdampak pada rugi bersih perusahaan sebesar Rp 38,88 triliun. Itu adalah rugi accounting akibat selisih kurs," ujar dia.

Meski perseroan mengalami kerugian, akan tetapi pada triwulan pertama 2020, perusahaan listrik negara itu masih mampu membukukan laba usaha sebesr Rp 6,81 triliun. EBITDA positif Rp 16,93 triliun dan EBITDA margin Rp 19,78 triliun.