JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengkaji kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebelum merealisasikan pendidikan gratis mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi negeri.

Puan mengatakan, kajian tersebut penting untuk memastikan kebijakan pendidikan gratis dapat berjalan tanpa mengganggu kemampuan fiskal negara.

“Kita kaji dulu bagaimana manfaatnya dan bagaimana kekuatan daripada APBN,” kata Puan usai menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/9).

Menurut dia, pendidikan dasar hingga tingkat sekolah menengah pertama (SMP) sejauh ini sudah mendapatkan pembiayaan gratis. Namun, apabila cakupan pendidikan gratis diperluas hingga perguruan tinggi negeri, pemerintah perlu menghitung kebutuhan anggaran secara menyeluruh.

Ia menegaskan, penggunaan APBN harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

Selain kemampuan fiskal, Puan menyebut DPR akan melihat kondisi global serta kondisi APBN saat ini sebelum kebijakan tersebut direalisasikan.

“Selain itu, kita lihat dulu kondisi global, kemudian kondisi APBN-nya seperti apa,” ujarnya.

Wacana pendidikan negeri gratis sebelumnya ditegaskan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara menyatakan biaya pendidikan negeri mulai dari SD hingga universitas negeri harus gratis dan tidak menjadi beban masyarakat.

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9) malam.

“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas (rapat terbatas) atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis,” kata Prabowo.

Presiden juga menyinggung sumber pendanaan untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Menurut Prabowo, salah satu sumbernya dapat berasal dari pengembalian uang negara yang selama ini dikorupsi atau dicuri.

“Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya yang dikorupsi, yang nyolong, yang dicuri,” ujarnya.

Pernyataan Presiden tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah memperluas akses pendidikan negeri tanpa biaya. Sementara dari sisi parlemen, kemampuan APBN dan kondisi fiskal menjadi salah satu aspek yang perlu dikaji sebelum kebijakan tersebut diterapkan.