JAKARTA - Otoritas pemasyarakatan Thailand resmi melepas gelang pemantau elektronik (electronic monitoring) milik mantan PM Thaksin Shinawatra.

Dengan diterbitkannya dokumen pelepasan tersebut, miliarder telekomunikasi berusia 76 tahun itu kini dinyatakan tidak lagi terikat oleh hukuman pidana maupun pengawasan hukum apa pun.

Sebelumnya, Thaksin telah menjalani delapan bulan masa hukuman dari total vonis satu tahun penjara atas kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia kemudian sempat mendapatkan status bebas bersyarat bulan lalu karena faktor usia dan kondisi kesehatannya.

Selama menjalani status bebas bersyarat tersebut, Departemen Pemasyarakatan mewajibkan sang mantan perdana menteri untuk mengenakan alat pemantau elektronik.

Namun, Thaksin masuk dalam daftar narapidana yang berhak menerima pengampunan kerajaan pada 3 Juni lalu—yang bertepatan dengan hari ulang tahun Ratu Suthida—karena sisa masa tahanannya tinggal kurang dari satu tahun.

"Pihak lembaga pemasyarakatan telah menerbitkan dokumen pembebasan resmi dan sertifikat pembebasan murni kepada Thaksin," tulis pihak departemen dalam pernyataan resminya pada Selasa.

Pernyataan itu menegaskan bahwa Thaksin "tidak lagi tunduk pada hukuman pidana, pengawasan, atau kondisi terkait lainnya." Pihak berwenang juga mencatat bahwa standar baku yang sama diterapkan kepada narapidana bebas bersyarat lainnya yang memenuhi syarat.

Kerajaan Thailand memang secara rutin memberikan pengampunan kepada para narapidana berkelakuan baik demi memperingati hari-hari besar kerajaan, termasuk hari ulang tahun raja dan ratu.

Thaksin dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam konstelasi politik modern Thailand dan pernah menjabat sebagai perdana menteri selama dua periode.

Masa jabatan keduanya harus terhenti akibat kudeta militer pada tahun 2006 silam. Pasca-kudeta tersebut, ia menghabiskan waktu lebih dari satu dekade di pengasingan secara sukarela—sebagian besar di Dubai—sebelum akhirnya memutuskan kembali ke Thailand pada 2023 lalu.

Media lokal Thailand melaporkan bahwa Thaksin diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Dubai pada bulan ini, meskipun tidak ada alasan spesifik yang diungkapkan terkait rencana kunjungan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, perwakilan hukum Thaksin belum memberikan respons resmi atas permintaan komentar yang diajukan oleh agen berita AFP.

Di panggung politik, Partai Pheu Thai yang didirikan Thaksin beserta faksi-faksi pendahulunya merupakan salah satu gerakan politik paling sukses di Thailand pada abad ke-21. Dinasti politik keluarga Shinawatra bahkan tercatat telah melahirkan empat perdana menteri dan lama menikmati dukungan kuat dari basis pemilih pedesaan.

Kendati demikian, Partai Pheu Thai baru saja mencatatkan hasil pemilu terburuknya pada Februari lalu dengan merosot ke posisi ketiga. Hasil ini memicu tanda tanya besar di kalangan pengamat mengenai masa depan pengaruh politik Thaksin di negeri gajah putih tersebut.