JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam menerapkan kebijakan work from home (WFH) sebagai respons atas eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia.

Menurutnya, kebijakan tersebut harus dirumuskan secara komprehensif dengan berbasis pada efektivitas dan efisiensi di lapangan, bukan sekadar solusi jangka pendek.

“Perlu dikaji secara presisi pilihan format WFH yang akan ditempuh pemerintah dengan memperhatikan efektivitas layanan publik, efisiensi BBM, dan ekonomi masyarakat,” kata Khozin dalam keterangannya, Jumat (20/3).

Khozin menegaskan, pemerintah sebenarnya sudah punya “modal data” dari pengalaman pandemi Covid-19 pada 2020–2021. Data tersebut, kata dia, seharusnya menjadi rujukan utama dalam merancang kebijakan serupa agar tidak trial and error.

Legislator dari dapil Jawa Timur IV itu menekankan bahwa kebijakan WFH tidak bisa dibuat seragam tanpa melihat kondisi riil di lapangan. Mulai dari demografi, karakter wilayah, hingga dampak ekonomi harus dihitung secara cermat.

“Jadi, betul-betul didasari data kuantitatif lapangan dalam penerbitan kebijakan ini,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan publik tidak boleh hanya bertumpu pada satu variabel. Semua aspek harus jadi pertimbangan, termasuk dampaknya terhadap mobilitas, produktivitas, hingga daya beli masyarakat.

Khozin bahkan menyoroti rencana skema satu hari WFH dalam sepekan yang dinilai belum tentu memberikan dampak signifikan terhadap penghematan bahan bakar minyak (BBM).

“Multiaspek mesti jadi rujukan. Kalau hanya satu hari WFH, belum tentu signifikan terhadap efisiensi BBM,” tegasnya.

Sebagai alternatif, Khozin mendorong pemerintah untuk memulai kebijakan secara bertahap di daerah dengan tingkat mobilitas tinggi seperti Jakarta, Depok, Bandung, Surabaya, dan kota besar lainnya.

Di sisi lain, ia melihat momentum ini justru harus dimanfaatkan untuk membenahi sistem transportasi publik. Menurutnya, penguatan transportasi umum bisa menjadi solusi jangka panjang yang lebih berdampak dibanding sekadar WFH.

“Pemda harus mendesain transportasi umum yang nyaman dan aman. Kalau ASN dan pekerja swasta beralih ke transportasi publik, dampaknya jauh lebih signifikan terhadap konsumsi BBM dan juga lingkungan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan skema kerja fleksibel, termasuk WFH, sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak dunia.

“Kami sedang kaji fleksibilitas kerja, termasuk work from home, sebagai bagian dari efisiensi,” ujar Airlangga.

Ia menjelaskan, skema yang disiapkan memungkinkan satu hari WFH dalam lima hari kerja, dan akan diterapkan tidak hanya bagi ASN, tetapi juga sektor swasta dan pemerintah daerah.

Namun, DPR mengingatkan, kebijakan ini harus benar-benar berbasis data dan perhitungan matang agar tidak menjadi kebijakan simbolik tanpa dampak nyata.