Perlu dikaji secara presisi pilihan format WFH yang akan ditempuh pemerintah dengan memperhatikan efektivitas layanan publik, efisiensi BBM, dan ekonomi masyarakat,
Kemajuan teknologi yang begitu masif seperti artificial intelligence tak lantas menggantikan eksistensi pers. Percakapan, perdebatan, dan dialektika yang kredibel itu muncul dari institusi pers
DPR dan Pemerintah memiliki ruang untuk me-review terhadap produk legislasi yang telah dibuat, setelah melakukan review, evaluasi, dan kajian yang mendalam.
Posisi Pemda hanya pengusul ke pemerintah pusat. Lembaga penentu adalah pemerintah pusat yakni BNPB
Anggota Komisi II DPR RI mendorong agar BPN melakukan harmonisasi regulasi pertanahan dan percepatan penyelesaian konflik agraria
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai usulan penambahan gaji kepala daerah bukan solusi ideal untuk mencegah tindak korupsi
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti kabar soal banyaknya dana untuk publik yang hanya mengendap di Bank, bahkan sampai Rp 234 triliun.
Di UU IKN spirit yang kita tangkap menjalankan fungsi pusat pemerintahan sebagaimana terdapat di Pasal 12 ayat (1) UU No 21 Tahun 2023 tentang IKN. Tidak ada sama sekali menyebut frasa Ibu Kota Politik
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan kalangan anggota parlemen/DPR masih membahas dengan intens soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyebutkan, penggunaan sound horeg yang marak ditemukan di sejumlah daerah membutuhkan pengaturan, bukan pelarangan
Peran ormas seharusnya berorientasi pada kontribusi positif bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas
