KUALA LUMPUR - Para pemimpin Asia Tenggara akan kembali mencoba saat mereka bertemu pada hari Senin untuk membawa pemerintah militer Myanmar ke dalam pembicaraan guna mengakhiri perang saudara yang berkepanjangan, dan akan mencari cara untuk mengimbangi ketidakpastian perdagangan global dari ancaman tarif Presiden AS Donald Trump.

Setelah pertemuan tingkat menteri akhir pekan, para pemimpin pemerintah dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara diperkirakan akan terus membahas proposal tentang Myanmar pada pertemuan puncak pada hari Senin dan Selasa di Kuala Lumpur.

Myanmar telah dilanda kekacauan sejak militernya menggulingkan pemerintahan sipil terpilih dari peraih Nobel Aung San Suu Kyi pada tahun 2021, yang memicu protes pro-demokrasi yang berubah menjadi pemberontakan yang meluas dan telah menguasai sebagian besar wilayah negara tersebut.

Malaysia, ketua ASEAN tahun ini, mengatakan akan terus berbicara secara terpisah kepada junta dan kelompok oposisi bersenjata Myanmar untuk mencoba mendorong pembicaraan langsung antara pihak yang bertikai.

"Negosiasi ini perlu dilakukan berkali-kali sehingga kesepahaman dapat dibangun di antara masing-masing pihak," Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan kepada wartawan setelah dua pertemuan tentang konflik Myanmar pada hari Sabtu, seraya menambahkan bahwa ia berencana untuk mengunjungi Myanmar bulan depan.

Menteri luar negeri blok yang beranggotakan 10 negara itu sepakat untuk membahas proposal untuk utusan tetap ASEAN di Myanmar, kata Mohamad. "Kami ingin menjajakinya," katanya. "Ini masalah siapa yang akan menjadi utusan khusus tetap, mungkin untuk masa jabatan tiga tahun."

Kepala junta Myanmar Min Aung Hlaing telah dikeluarkan dari KTT ASEAN sejak 2021 sebagai tanggapan atas kudeta tersebut. Menteri luar negeri Thailand mengatakan minggu lalu bahwa di KTT tersebut negaranya akan mengusulkan keterlibatan internasional yang lebih luas dengan Myanmar.

Pertemuan tertutup Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan Min Aung Hlaing di ibu kota Thailand, Bangkok bulan lalu, diikuti oleh pembicaraan daring dengan Pemerintah Persatuan Nasional bayangan sehari kemudian, telah menghidupkan kembali harapan akan dialog untuk perdamaian.

Junta berusaha untuk mengadakan pemilihan umum akhir tahun ini, yang oleh para kritikus secara luas dicemooh sebagai tipuan untuk mempertahankan kekuasaan militer melalui proksi. ASEAN sejauh ini telah berjuang untuk menerapkan rencana perdamaian "Konsensus Lima Poin" yang diluncurkan beberapa bulan setelah kudeta, dan belum membahas posisi bersama mengenai rencana pemilihan umum junta.

GEMPA TARIF
Para pemimpin ASEAN diperkirakan akan bertemu dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang pada hari Selasa, bersama dengan rekan-rekan dari negara-negara Timur Tengah.

Perundingan tersebut berlangsung di tengah meluasnya volatilitas pasar global dan melambatnya pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh ancaman Trump akan tarif perdagangan AS. Enam negara Asia Tenggara yang menjadi sasaran pemerintahannya menghadapi tarif yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan antara 32% dan 49% pada bulan Juli, kecuali negosiasi dengan Washington mengenai pengurangan tarif berhasil.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan sebelum pertemuan puncak bahwa para pemimpin ASEAN akan membahas dan membandingkan tanggapan terhadap tarif tersebut.

"Mengenai perdagangan dan khususnya jadwal tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, kita harus menemukan cara untuk menemukan konsensus di antara situasi yang berbeda-beda yang dihadapi oleh berbagai negara anggota," kata Marcos.

Marty Natalegawa, mantan menteri luar negeri Indonesia, mengatakan ASEAN harus mengidentifikasi prinsip-prinsip utama untuk dijadikan pedoman dalam negosiasi setiap negara anggota dengan AS.

"Jika tidak, akan ada risiko siklus yang merugikan di wilayah kita sendiri," katanya.

Yang juga menjadi pembahasan dalam pertemuan puncak tersebut adalah pertikaian di Laut Cina Selatan, jalur perdagangan tahunan senilai sekitar $3 triliun.

Cina mengklaim kedaulatan atas sebagian besar jalur perairan tersebut dan telah terlibat dalam konfrontasi sengit dengan anggota ASEAN, Filipina.

Vietnam dan Malaysia juga telah memprotes perilaku kapal-kapal Cina di zona ekonomi eksklusif mereka, yang menurut Beijing beroperasi secara sah di perairannya.