KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan bahwa ia membahas penembakan jatuh Pesawat Malaysia Airlines MH17 dengan Presiden Rusia Vladimir Putin selama kunjungan ke Moskow, beberapa hari setelah laporan PBB menyatakan Rusia bertanggung jawab atas bencana tersebut.

Dewan penerbangan PBB minggu ini menemukan bahwa Rusia bertanggung jawab atas jatuhnya MH17, yang ditembak jatuh di atas Ukraina timur pada tahun 2014 selama pertempuran antara separatis pro-Rusia dan pasukan Ukraina.

Moskow telah menolak temuan Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) tentang kecelakaan yang menewaskan seluruh 298 penumpang dan awak, dengan menyebut keputusan itu bias. Anwar mengatakan dalam sebuah posting Facebook pada Rabu malam bahwa ia akan terus mendesak akuntabilitas atas bencana tersebut.

"Malaysia tetap bertekad untuk memastikan akuntabilitas dan penyelesaian yang adil bagi para korban dan keluarga mereka yang terus menanggung beban tragedi ini," katanya. Anwar mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut Putin menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban tewas, yang meliputi 196 warga negara Belanda, 43 warga negara Malaysia, dan 38 warga negara atau penduduk Australia.

Putin menyerukan penyelidikan menyeluruh dan komprehensif yang tidak dipolitisasi, kata Anwar.
"Saya sebutkan bahwa ini adalah laporan yang dibuat oleh ICAO, dan dia (Putin) menjawab bahwa sejak awal, dia telah meminta agar penyelidikan dilakukan secara independen dan menyeluruh."

Anwar mengatakan Putin mengatakan kepadanya bahwa Rusia siap memberikan kerja samanya untuk memastikan bahwa laporan tersebut lebih kredibel atau berwibawa.

Jaksa penuntut Belanda menuduh Rusia dalam kasus pengadilan tahun 2020 mencoba menyabotase penyelidikan atas kecelakaan tersebut. Pengadilan kemudian menghukum dua agen intelijen Rusia dan seorang pemimpin separatis Ukraina secara in absentia atas peran mereka dalam serangan itu.

Anwar berada di Rusia untuk kunjungan tiga hari yang ditujukan untuk memperkuat kerja sama di bidang-bidang seperti perdagangan dan investasi, pertanian, pendidikan, kedirgantaraan, dan energi.