JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Polri memastikan aparat tidak membekingi bentrokan antara warga dengan petugas keamanan PT MEG di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Ia juga menegaskan aparat harus memastikan kerusuhan tidak kembali terjadi.

"Kami turut prihatin atas kerusuhan yang terjadi di Rempang dan meminta kepada aparat keamanan untuk melakukan perlindungan kepada warga karena hal itu merupakan tugas kepolisian," kata Abdullah, Jumat (20/12/2024).

Kerusuhan di Pulau Rempang terjadi pada Rabu (18/12) dini hari di mana puluhan orang menyerang sejumlah posko warga di Kampung Sembulang Hulu dan Kampung Sei Buluh, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang.

Akibat kejadian ini, 8 orang warga mengalami luka-luka, satu di antaranya kritis. Bahkan ada seorang warga terkena anak panah. Selain korban luka, belasan kendaraan bermotor milik warga dilaporkan rusak akibat serangan tersebut. Posko-posko milik warga juga mengalami kerusakan serius.

Sebagai informasi, konflik Rempang berawal dari adanya oknum yang diduga perwakilan PT MEG mencabut spanduk penolokan warga tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di wilayah Sembulang. Oknum pekerja PT MEG merusak spanduk penolakan warga itu kemudian diserahkan ke polisi.

Sebelum polisi datang ke lokasi, terjadi cekcok antara warga dan orang dari PT MEG yang datang hendak menjemput teman mereka. Setelah polisi datang untuk mediasi, warga merasa belum puas karena selama ini selalu mendapat intimidasi. Sehingga cekcok pun berlanjut hingga adanya bentrok tersebut.

Abdullah menilai Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan konflik ini.

"Kedepankan pendekatan humanis kepada warga, bukan kekerasan. Penolakan terjadi pasti bukan tanpa alasan, Pemerintah harus memastikan hak-hak warga terpenuhi," jelas Legislator dari Dapil Jawa Tengah VI itu.

Konflik di Pulau Rempang sendiri bukan kali ini saja terjadi. Masyarakat Kampung Tua di Rempang bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil menyerukan tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto dan DPR dapat melindungi masyarakat adat dan lokal terkait pembangunan PSN Rempang Eco City.