PEKANBARU - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin M Said, mengatakan pihaknya ingin melihat sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Riau.

Hal itu diungkapkannya saat memimpin Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (26/3/2024).

"Badan Anggaran DPR RI ingin melihat secara langsung bagaimana sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Riau,” ungkap Muhidin seperti diberitakan dpr.go.id, Minggu (31/3/2024).

Melalui Kunjungan Kerja (Kunker) ini, Banggar DPR RI dengan fungsi pengawasan dan fungsi anggarannya berupaya terus berkomitmen terhadap kemajuan pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang ingin dilihat oleh Banggar DPR RI itu pun diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Riau.

Pada kegiatan Kunker tersebut, Banggar DPR RI sendiri melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan di Provinsi Riau diantaranya Plt. Gubernur Provinsi Riau SF Hariyanto, dan sejumlah Bupati/Walikota dari Provinsi tersebut serta perwakilan lembaga terkait diantaranya Bank Indonesia, Bea Cukai, dan lainnya.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut Banggar DPR RI mencatat ekonomi Provinsi Riau tumbuh sebesar 4,21 persen pada tahun 2023. Meski demikian, pertumbuhan itu masih lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,55 persen. Sedangkan untuk inflasi, Riau mengalami inflasi tahunan sebesar 2,50 persen. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kinerja konsumsi pemerintah yang meningkat sejalan dengan realisasi belanja APBD dan APBN yang lebih tinggi.

Banggar DPR RI berharap Pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder bersungguh-sungguh dalam menjaga stabilitas inflasi agar tetap dalam batas yang wajar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.  Terkait hal itu, Banggar DPR RI menilai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Provinsi Riau memerlukan langkah-langkah yang mendalam dan berdimensi luas.

Salah satu langkah dalam upaya tersebut yaitu penguatan strategi stabilisasi harga dan peningkatan nilai tambah manufaktur. Hal ini, menurut Politisi Fraksi Partai Golkar ini, dapat dicapai melalui optimalisasi hilirisasi sumber daya alam, terutama dalam sektor industri pengolahan, baik yang berbasis pertanian maupun pertambangan, seperti Kelapa Sawit dan Migas.